PHRI Bingung dengan Perda Miras

TANGERANG, SNOL Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Tangerang mengaku bingung dengan peraturan daerah (Perda) Nomor 7/2005 tentang Larangan Peredaran Minuman keras (Miras). Sebab di satu sisi Pemkot Tangerang melarang beredarnya miras, namun di sisi lain membiarkan pabrik miras berdiri di Kota Tangerang.
“Kadang kita bingung, satu bikin Perda tapi pabriknya tidak ditutup. Untuk di Kota Tangerang, miras hanya boleh beredar di hotel berbintang, di hotel kelas melati dilarang,” kata Ketua PHRI Banten Ashok Kumar, saat menjadi pembicara Muskot PHRI Kota Tangerang di Hotel Istana Nelayan, Jatiuwung, Rabu (15/1).
Ashok meminta agar semua pihak bisa paham bahwa, kebanyakan pengunjung yang mengkonsumsi miras di hotel adalah warga asing. Meski menjual miras, kata dia, pihak hotel tidak serta-merta membiarkan pengunjung mabuk-mabukan.
“Orang-orang yang minum di hotel, dia bukan sembarangan sampai sempoyongan. Misalnya untuk anggur yang memiliki kadar alkohol 30 persen, pengunjung tidak langsung minum sebotol, tapi hanya beberapa gelas, Itu fungsinya untuk kesehatan. Kita juga mengedepankan aspek keselamatan,” ujarnya.
Meski demikian, lanjut Ashok, pihaknya tetap menghargai setiap peraturan daerah yang ada. Saat ini juga, kata dia, pemerintah pusat telah membentuk Peraturan Presiden (Perpres) no 74/2013 tentang Pengendalian Penjualan Miras.
“Perpres ini tetap memperbolehkan peredaran miras di tempat-tempat tertentu seperti hotel dan restoran berbintang. Saya rasa Perpres ini menjawab kebingungan kita soal Perda miras,” ujarnya.
Ketua Pelaksana Muskot PHRI Kota Tangerang Shandi Kumara mengatakan bahwa Muskot ini digelar untk menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan PHRI Kota Tangerang yang sudah mati suri selama 6 tahun. Salah satunya yakni untuk membahas permasalahan yang dihadapi para anggota PHRI. “Dengan wadah PHRI ini kita bisa bantu menghadapi problem mereka dan bisa dicarikan solusinya,” ujarnya. (made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.