Walikota Surati Presiden

Terkait APBD yang Belum Ditandatangani Gubernur
TANGERANG, SNOL Walikota Tangerang Arief R Wismansyah kemarin secara resmi akhirnya berkirim surat kepada Presiden. Hal ini menyusul belum adanya kepastian soal penandatanganan evaluasi APBD 2014 oleh Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur Banten. “Intinya kita minta petunjuk kepada Presiden atas kondisi yang terjadi di Kota Tangerang,” ujar Arief kepada wartawan di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang usai menghadiri pelantikan Bupati-Wakil Bupati Lebak terpilih Rabu (15/1).
Selain menyurati Presiden, pada saat yang sama, pihaknya juga kembali menyurati Menteri Dalam Negeri untuk kedua kalinya. “Tadi (kemarin) kebetulan saya juga sudah melapor kepada Wagub, Pak Rano juga berjanji akan bertemu dengan Mendagri Jumat besok, tapi masih menunggu konfirmasi Pak Menteri,”katanya.
Arief menuturkan, dampak belum ditandatanganinya APBD 2014 sangat besar. Sebab beberapa program dan kegiatan sama sekali tidak bisa dilaksanakan. Salah satunya adalah masalah pengendalian banjir. “Dalam surat kita kepada Presiden, kita sampaikan kondisi banjir di Kota Tangerang, dan tentu saja terkait belum ditandatanganinya APBD, sampai kapan sih kita akan begini?” jelasnya.
Katanya program normalisasi yang seharusnya bisa segera dilaksanakan akhirnya terhambat. Terkait banjir yang terjadi, Arief menambahkan, bantuan yang diberikan kepada korban banjir adalah bupper stock. “Kita sendiri sama belum bisa belanja, makanya bupper stock tahun lalu kita segera keluarkan, kita juga gandeng swasta agar ikut membantu, dan alhamdullilah sudah ada bantuan, seperti mie instan maupun air mineral,” terangnya.
Selain soal banjir, masalah krusial yang dihadapi adalah tertundanya peresmian RSUD Kota Tangerang. “Kita tidak bisa belanja obat, makanya tidak segera buru-buru mengoperasikannya. Belum lagi utang multiguna, sampai saat ini kita baru hanya memvalidasi data-datanya saja tapi belum bisa dibayar,” tegasnya.
Karenanya Arief berharap agar kondisi ini tidak lama-lama terjadi. Terlebih ada wacana penerbitan payung hukum lewat Peraturan Presiden (Perpres) yang kini tengah bergulir. “Sebab memang bukan hanya terjadi di Kota Tangerang akan tetapi di seluruh kota/kabupaten, bahkan termasuk provinsinya juga,” terangnya. Namun meski dampak tertundanya pengesahan APBD 2014 terasa sangat menghambat dan sekadar membuat Pemkot bisa melaksanakan pelayanan rutin, namun pihaknya berjanji akan melaksanakan kegiatan tersebut semaksimal mungkin.
Sementara di kalangan pejabat Pemkot Tangerang, belum ditandatanganinya APBD 2014 menyebabkan mereka ‘lesu darah’. Sebab selain tidak bisa menjalankan berbagai kegiatan, diketahui sampai saat ini tunjangan daerah (tunda) juga belum turun. “Yang bisa cuma pembayaran gaji sama ATK (alat tulis kantor),” kata pejabat eselon II tersebut.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Bonnie Mufidjar juga mengatakan, DPRD Kota Tangerang juga terganggu atas belum disahkannya APBD 2014. “Yang jelas terganggu, ada beberapa agenda pembahasan bersama yang tidak bisa dilaksanakan, sebagai contoh pembahasan tiga raperda, demikian halnya untuk paripurna,” terangnya kepada koran ini beberapa waktu lalu.
Lebih jauh Bonnie berharap Mendagri selaku pembina wilayah segera turun tangan mengatasi persoalan ini. “Semula terus terang kami berpikir kalau akan terjadi pelimpahan wewenang secara penuh dari Gubernur kepada Wakil Gubernur, tapi nyatanya pelimpahan ini bersifat parsial saja. Misalnya untuk pelantikan walikota bisa oleh Wakil Gubernur tapi di satu sisi, pengesahan APBD ternyata tetap oleh Gubernur. Mendagri harus turun tangan menjelaskan,” terangnya. (made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.