Jokowi Mau Rayu Tangerang

Warga Tangerang Ramai-ramai Tolak Sodetan
TANGERANG, SNOL Rencana Guber­nur DKI Jakarta untuk membuat sodetan Sungai Ciliwung-Cisadane bukan hanya ditentang tiga kepala daerah di Tangerang. Warga Tangerang yang rumahnya berdeka­tan dengan sungai Ciadane pun ramai-ramai menolak wacana yang diputus saat rapat koordinasi antar pemerintah daerah dan Ke­menterian Pekerjaan Umum di posko pan­tauan Katulampa, Bogor, Senin (20/1) lalu. “Kami menolak rencana sodetan Ciliwung-Cisadane karena dampaknya Cisadane meluap. Ancamannya di Ke­camatan Teluknaga, yakni Desa Kampung Melayu Ba­rat, Desa Teluknaga, Desa Pangkalan dan Desa Tanjung Burung. Kemudian di Keca­matan Pakuhaji yakni Desa Gaga, Kelurahan Pakuhaji dan Desa Kohod,” kata Wawan salah satu tokoh pemuda Te­luknaga, saat melakukan aksi tolak sodetan kemarin.
Edi, warga Desa Tanjung Burung mendukung Bupati Ahmed Zaki Iskandar. Menu­rut dia, sudah hampir tiga hari rumahnya terendam banjir lu­apan kali Cisadane. “Saya du­kung pak Bupati, masa harus takut sama DKI Jakarta. To­lak rencana sodetan itu. Kita tidak mau jadi korban bajir terus,” tegasnya.
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar saat menin­jau lokasi banjir di Tanjung Burung bersama Wakil Gu­bernur Rano Karno dan Wali Kota Tangerang Arief Wis­mansyah mengatakan, sode­tan Ciliwung-Cisadane bukan solusi. “Kita lihat di lapangan. Apalagi tadi malam (kemarin) telah terbukti, belum disodet saja Cisadane telah meluap yang mengakibatkan banjir di 6 kecamatan di wilayah utara kabupaten,” kata Zaki.
Seharusnya lanjut Zaki, Pemprov DKI Jakarta berk­oordinasi dengan Pemkab Tangerang tentang wancana yang akan dibuat. “Kondisi Cisadane sekarang mempri­hatinkan karena banyak yang tekikis sehingga terjadi pen­dangkalan. Harusnya pemer­intah pusat menormalisasi alirannya dulu, bukan wacana lain yang membuat masalah di daerah penyangga,” paparnya.
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah bersikap sama Bupati Zaki. “Saya bersama pak Zaki pun menyangang­kan wancana itu, sekarang saja kita bisa lihat di lokasi, banjir sudah melanda Kota Tangerang dan Kabupaten. Apalagi ditambah debit air dari sodetan tersebut, jelas kami menolak,” tegasnya.
Wakil Gubernur Banten, Rano Karno juga mendukung penolakan sodetan Ciliwung-Cisadane. “Saya dengar ini perencanaan lama, yang waktu itu sudah dibatalkan. Sekarang timbul lagi wacana ini, sehingga bupati dengan walikota Tangerang kebera­tan karena memang Provinsi Banten pun tidak mendukung perencanaan ini kalau me­mang merugikan kami. Nah itulah kita perlu duduk ber­sama, kita lihat lah sekarang kondisi Cisadane, normalisasi belum dilakukan sekian ta­hun,” kata Rano.
Menurut Rano, penolakan tersebut juga karena Cisadane mengalami pendangkalan ser­ta harus dinormalisasi terlebih dahulu, sebelum dilakukan sodetan Ciliwung-Cisadane. “Realitanya Cisadane ini deb­it airnya sudah tinggi. Sebe­narnya kita mau DKI jangan hanya membuat sodetan, tapi jalurnya tidak dipersiapkan. Cisadane harus dinormalisasi dulu untuk antisipasi agar sungai ini siap,” katanya.
Jokowi Lobi Tangerang
Meski ditolak, namun Gu­bernur DKI Jokowi tidak me­nyerah begitu saja. Jokowi mengaku akan gencar lobi ke tiga pemimpin Tangerang. “Nanti saya sudah bikin agen­da supaya bisa bikin pertemuan dengan pihak Tangerang,” ujar Jokowi di Balaikota, Jalan Me­dan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).
Menurut Jokowi, pihaknya akan menemui secepatnya pemimpin Tangerang. Jokowi mengaku akan memberikan penjelasan pada kedua pe­jabat di kota satelit Jakarta tersebut. “Karena ini kepu­tusan politik. Nanti di sana kita berikan keyakinan,” ucap suami Iriana ini.
Jokowi menambahkan, DKI bisa saja ikut membantu mem­berikan dana bagi pembangu­nan sodetan tersebut. Dia tidak mau hanya gara-gara tidak ada dana, pembangunan sodetan tertunda. “Ya terserah. Kalau Kementerian PU siap dan ada dananya ya lebih baik ya kena­pa tidak. Tapi kalau tidak ada ya ndak apa masa gara-gara itu nggak jadi diputuskan?” kata Jokowi.
Bila DKI menyumbang, maka dana yang dikeluarkan sekitar Rp 1,9 triliun. Dana itu untuk pembangunan fisik sode­tan tersebut. “Terowongan (so­detan) itu kan di bawah tanah. Sama aja kayak bikin sodetan Ciliwung ke KBT. Pembebasan lahan sedikit, cuma berapa me­ter,” demikian Jokowi.
Sementara itu, Wakil Gu­bernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak mempermasalahkan penola­kan sodetan itu. Basuki men­gatakan, Pemprov DKI punya rencana lain untuk mencegah terjadinya banjir akibat luapan Sungai Ciliwung. “Kalau nan­ti tidak bisa di Cisadane, kami mau buat gorong-gorong dari Kasablanka ke KBT (Kanal Banjir Timur),” kata Basuki di Balaikota Jakarta.
Basuki mengatakan, gorong-gorong alternatif tersebut diperkirakan mampu menga­lirkan air dengan debit 200 meter kubik per detik. Menurut Basuki, ratusan waduk dan situ di Jakarta dan sekitarnya juga bermanfaat mencegah banjir di Ibu Kota. Waduk-waduk terse­but nantinya ditambah seluas 90 hektar di Kali Tunjungan.
Basuki juga akan bernego­siasi dengan pengembang Pan­tai Indah Kapuk agar diban­gun waduk seluas 30 hektar. Waduk lainnya juga dibangun di Marunda seluas 50 hektar.
Di kawasan Halim akan dibuat lahan terbuka hijau dan waduk. Sementar iru, per­batasan barat Tangerang dapat diubah menjadi waduk seluas 120 hektar. “Nah, kalau ini se­mua jadi, kami bisa nampung semua. Jadi, kalau sodetan enggak bisa, kami musti siapin waduk-waduk,” kata Basuki.
Dukung Sodetan
Di tengah penolakan soal sodetan Ciliwung-Cisadane, Wahana Hijau Fortuna (WHF) mendukung langkah sodetan tersebut untuk mengurangi debit air Ciliwung.
Direktur Eksekutif WHF Romly Revolvere mengatakan penolakan sodetan Ciliwung-Cisadane merupakan hal yang maklum dilakukan. Meng­ingat debit air kali Cisadane yang sudah tergolong tinggi ketika musim penghujan. Akan tetapi, menurut Romly, Pemerintah Daerah juga wa­jib memahami bahwa Jakarta merupakan etalase nasional. “Apa yang dialami Jakarta berpengaruh secara nasional. Karena Jakarta merupakan Ibukota Negara,” ungkapnya.
Menurut Romly, peran pe­merintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting untuk menanggulangi banjir di Jabo­detabek. Langkah sodetan Ci­liwung-Cisadane merupakan langkah baik secara nasional. Akan tetapi, sodetan tersebut harus dilakukan dengan kajian yang menyeluruh dan kompre­hensif. ”Jangan sampai men­imbulkan masalah baru dari sodetan tersebut,” katanya. (aditya/irm/deddy/bnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.