Tolak Seleksi, Dianggap Mundur

Komisi III Siap Panggil Plt Dirut PDAM TB
TANGERANG, SNOL Penolakan 146 calon pegawai (capeg) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng (PDAM TB) atas proses seleksi yang digelar perusahaan berdampak luas. Perusahaan menganggap penolakan para capeg merupakan bentuk pengunduruan diri yang bersangkutan.
Plt Dirut PDAM Tirta Benteng Tonny Wismantoro ketika ditemui wartawan usai menghadap Wakil Walikota Tangerang mengatakan, proses seleksi pegawai harus ditempuh untuk mendapatkan sumber daya manusia terbaik. “Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan yang terbaik kalau kompetensinya saja tidak jelas,” jelas Tonny kepada wartawan di Puspemkot, Tangerang, Senin (27/1).
Karenanya, kata Tonny, dalam proses seleksi Minggu lalu, pihaknya menggandeng lembaga independen dan Kejaksaan Negeri Tangerang dalam hal ini Kasi Datun agar tidak ada praktik ‘main mata’ di dalamnya. “Kalau dulu itukan proses testingnya tanpa lembaga independen, sehingga menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tegasnya.
Atas dasar hal itu, Tonny menambahkan, pihaknya melakukan perbaikan manajemen, terlebih lagi dengan adanya surat perintah dari Walikota agar dilakukan perbaikan khususnya dalam kepegawaian. “Nah, hasilnya bagaimana, nanti ada keputusan dalam waktu dekat, mungkin satu sampai tiga hari kedepan,” jelasnya.
Ditanya, apakah seluruh peserta seleksi akan diterima, mantan aktivis Tangerang Corruption Watch ini menambahkan, hal itu berdasarkan hasil kajian kedepan. “Nanti, saya tunggu dulu laporan dan hasil panitia seleksi seperti apa, nanti barulah dilakukan kajian dan bisa dikeluarkan keputusan,” tegasnya.
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang Hapipi ketika dimintai tanggapan terkait kekisruhan ini mengungkapkan, pihaknya dalam waktu dekat akan segera memanggil Plt Dirut PDAM untuk menjelaskan hal tersebut.
“Seharusnya jajaran direksi perlu melakukan pertimbangan kepada para calon pegawai yang menolak dilakukan seleksi menjadi pegawai ini. Untuk itu, kami akan memanggil guna mempertanyakan sebenarnya kuota pegawai yang dibutuhkan berapa,” ujar Hapipi di sela mengikuti paripurna, Senin (27/01).
Mereka yang menolak ini sambung Hapipi, merupakan pegawai PDAM yang juga sudah menerima gaji dari perusahaan milik pemerintah daerah. “Seharusnya seleksi pegawai PDAM sejak calon pegawai ini mau melamar, tapi kenapa setelah sekian lama mereka kerja harus ada seleksi kembali, tolong juga dilihat dari psikologisnya” imbuhnya.
Mantan Ketua KNPI Kota Tangerang mengaku DPRD tidak pernah diberitahu terkait rekrutmen calon pegawai PDAM TB dan tiba-tiba ada berita seleksi calon pegawai menjadi pegawai, sedangkan mereka sudah bekerja dan telah menerima honor dari situ. “Kami minta kepada direksi untuk segera menyelesaikan persoalan kekisruhan para calon pegawai ini, jangan sampai pegawai yang sudah ada malah dirampingkan. Yang pasti dalam waktu dekat ini kami akan panggil jajaran direksi,” pungkasnya. (jojo/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.