Surat Penutupan Terminal Dinilai Inkonstitusional

SETU,SNOL Surat rekomendasi penu­tupan Terminal Pondok Cabe Keca­matan Pamulang yang dilayangkan DPRD ke Walikota Tangsel, dinilai inkonstitusional. Surat tersebut diduga tidak diketahui seluruh anggota de­wan.
“Kami menolak keras ditutupnya Terminal Pondok Cabe di Pamulang. Surat rekomendasi penutupan dari DPRD ke Walikota, inkonstitusional,” tegas Walikota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Tangsel Imam Darmaji saat menggelar aksi penolakan penutu­pan terminal tersebut di depan gedung kantor DPRD Tangsel, Kecamatan Setu, Senin (3/2).
Menurutnya, surat rekomendasi ini tidak diketahui oleh anggota DPRD lainnya. Hanya ditandatangani Ketua DPRD Bambang P Rachmadi dan Ketua Komisi IV Gacho Sunarso. Su­rat rekomendasi yang dilayangkan itu tidak seperti kenyataan di lapangan. Beberapa pernyataan di antaranya Terminal Pondok Cabe yang belum memenuhi standar, belum ada Perda retribusi yang bisa diterapkan dan be­lum adanya Detail Engineering De­sign (DED) pembangunan terminal.
“Terminal Pondok Cabe kan bukan untuk diaktifkan sebagai terminal, tapi pool bus atau kantong parkir saja. Se­dangkan soal DED, itu sudah ada di Dishub,” tandasnya.
Imam menambahkan, pengoperasian Terminal Pondok Cabe sebagai kan­tong parkir bisa meningkatkan taraf ekonomi warga setempat. Pasalnya di lokasi terminal, masyarakat dapat membuka usaha untuk memenuhi ke­butuhan awak pengelola bus. “Ini juga bisa menambah PAD,” tandasnya.
Sekretaris Kota (Sekot) LIRA Kota Tangsel Muhammad Acep menam­bahkan pengaktifan Terminal Pondok Cabe sebagai kantong parkir dinilai sudah dipolitisasi dan diintervensi ka­langan legislatif. Maka itu, pihaknya mengaku tidak akan tinggal diam dalam menyikapi permasalahan itu.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Syihabudin Hasy­im, mengaku memang tidak mengeta­hui adanya surat rekomendasi penutu­pan Terminal Pondok Cabe dari pihak DPRD ke Walikota Tangsel. “Belum tahu kalau Ketua (Ketua DPRD) sudah menyampaikan (rekomendasi penutu­pan Terminal Pondok Cabe),” katanya.
Ditanya terkait penutupan termi­nal, dia mengatakan, saat di Badan Anggaran pemberian izin itu secara lisan. “Karena pemberian izin secara lisan, penutupan pun dilakukan secara lisan,” tukasnya.
Apakah DPRD sudah bulat un­tuk melakukan penutupan? “Secara lembaga, DPRD sudah bulat untuk melakukan penutupan, namun secara teknis ada di komisi 4,” kilahnya. (irm/bnn/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.