FITRA Minta Anggaran Dinas DPRD Dihapus

JAKARTA,SNOL Kementerian Dalam Negeri tidak menghapus perjalanan dinas DPRD. Mereka hanya mengimbau harus memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dan relevan dengan subtansi kebijakan pemerintah daerah.
Demikian disampaikan Kordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, Senin (3/3).
Uchok mengatakan itu terkait keputusan Menteri Dalam Negeri No.903-445 tahun 2014 tertanggal 17 Februari 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Perda Provinsi DKI tentang APBD 2014, tercantum adanya perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan luar daerah sebesar Rp.22.686.529.375.
Perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.20.581.271.000, dan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.2.039.235.000.
Berikut penjelasan dan peruntukan anggaran tersebut.
1). Perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.490.690.000 pada kegiatan inventaris laporan reses Pimpinan dan anggota dewan pada sekretariat DPRD.
2). Perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.5.254.827.000 pada kegiatan Fasilitas kunjungan kerja daerah komisi-komisi pada sekretariat DPRD.
3). Perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.2.154.297.000 pada kegiatan pembahasan badan anggaran pada sekretariat DPRD.
4). Perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.7.205.880.000 kegiatan pembahasan badan legislasi daerah pada sekretariat DPRD.
5). Perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.1.847.680.000 pada kegiatan fasilitas Raperda pertanggungjawaban, pelaksanaan, perubahaan, penetapan APBD dan LKPJ pada sekretariat DPRD.
6). Perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.2.154.297.000 untuk kegiatan pembahasan badan anggaran pada sekretariat DPRD.
7). Perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.1.473.600.000 untuk kegiatan badan musyawarah pada sekretariat DPRD.
8). Perjalanan dinas luar daerah (luar negeri) sebesar Rp.2.039.235.000 untuk fasilitas kunjungan kerja sister city dan kunjungan balasan DPRD pada sekretariat DPRD.
Menurut FITRA, seharusnya, perjalanan dinas sebesar Rp.22 milyar harus dipotong/dihapus sampai 70 persen untuk penghematan anggaran agar bisa dialihkan kepada program rakyat yang lebih produktif.
“Kalau tetap, nomenklatur perjalanan dinas untuk DPRD Jakarta tetap saja kemungkinan akan dipakai untuk kebutuhaan perjalanan dinas kampanye. Bisa saja, seolah-olah anggota dewan melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan dinas, tetapi ternyata perjalanan dinas hanya untuk ketemu konstituen atau rangka kampanye terselubung, berkunjung ke dapil dengan memakai perjalan dinas DPRD,” tandas Uchok. (zul/rmol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.