Galian Pasir Pabuaran Dibiarkan Beraktivitas

Meski Izin Operasional Sudah Dibekukan
SERANG, SNOL Meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang su­dah membekukan izin operasional penambangan pasir Desa Pan­canegara, Kecamatan Pabuaran, namun hingga saat ini aktivitas penambangan tetap berjalan. Ironis­nya, Pemkab Serang belum mampu menghentikan aktivitas tiga peru­sahaan yang melakukan penambangan tersebut meski dinilai ilegal.
Bupati Ahmad Taufik Nuri­man mengklaim , Pemkab Serang sudah melakukan tugasnya yaitu dengan mencabut izin penambangan pasir di Kecamatan Pabuaran. Akan tetapi meski jelas-jelas sudah melecehkan kebijakan Pemkab, pihaknya angkat tangan jika aktivitas tiga perusahaan itu masih berlangsung, dimana kebi­jakan penutupan itu juga masih menuai kontroversi.
“Kalau kitakan sudah cabut izinnya, tapi kalau masih operasi itu urusan kepolisian. Lagi pula kami juga bingung, karena tidak sedikit juga warga yang mendu­kung aktivitas penambangan pasir itu,” katanya kepada wartawan di Pendopo Bupati Serang, Senin (3/3).
Taufik mengaku, belum mengetahui adanya aksi masyarakat pada hari Jumat (28/2) lalu yang mendesak Pemkab Serang untuk melakukan tindakan tegas kepada para pengusaha itu. Dimana selain mengabaikan Pemkab Serang, aktivitas penambangan pasir itu juga sudah mengganggu masyara­kat sekitar.
“Saya belum mendapatkan informasi (aksi warga). Tapi, kami akan segera melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk melaku­kan penutupan. Bukan hanya penutupan sementara tapi sela­manya,” tegasnya.
Sementara, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang Muh­sinin mengatakan, masih berlang­sungnya aktivitas penambangan pasir di Desa Pancanegara, Kecamatan Pabuaran itu telah melecehkan kebijakan Bupati dan Pemkab Serang. Untuk itu pi­haknya mendesak Pemkab Serang melakukan penutupan paksa atas aktivitas itu. “Itu sudah meleceh­kan hukum dan kebijakan Bupati. Penambangan pasir itu sudah dicabut izinnya oleh Pemkab, ini harus ditindak tegas,”tandasnya.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini mempertanyakan, pemasukan dae­rah dari tiga perusahaan penam­bang pasir karena penambangan pasir tersebut tidak memiliki izin.
“Jika tidak ada izin ini juga tidak ada keuntungan untuk Pemkab Serang. Padahal dampak dari penambangan pasir itu tidak seimbang dengan kontribusinya. Jalan rusak karena tonasenya me­lebihi kekuatan jalan, belum lagi dampak pencemaran lingkungan,” ungkap Muchsini.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD ini juga menegaskan, kedepan Pemkab Serang juga harus melakukan audit perizinan penambangan pasir baik di dinas terkait maupun perusahaan yang bersangkutan. “Karena dampak penambangan ini sangat merugi­kan masyarakat di Kabupaten Se­rang. Jadi saya tegaskan kedepan harus ada audit perizinan,” tandas Muchsinin. (arif/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.