Debu Besi Panaskan DPRD Cilegon

CILEGON,SNOL Rapat dengar pendapat (hearing) antara DPRD Cilegon, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkot Cilegon dengan PT Krakatau Posko di Gedung DPRD Cilegon terkait hujan debu besi yang dihasilkan perusahaan patungan Indonesia-Korea Selatan berlangsung panas, kemarin (18/3). PT KP didesak segera menyelesaikan persoalan debu atau menghentikan operasional untuk sementara waktu.
Dalam hearing tersebut, anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon yang juga warga Ciwandan, Bustomik mendesak Badan Lingkungan Hidup (BLH) memberikan sanksi penutupan sementara pabrik PT Krakatau Posco (KP) jika tidak bisa mengatasi polusi debu besi. Sebagian wilayah Ciwandan yang berdekatan dengan pabrik baja PT KP dihujani sejak awal Maret lalu memang dihujani debu besi. Akibatnya, warga banyak mengeluh mengalami sesak nafas akibat polusi.
“Pihak PT KP pernah berjanji akan segera mengatasi debu besi ini. Katanya akhir Maret sudah tidak ada lagi namun justru sekarang makin kesini debu itu makin banyak,” kata Bustomik. Dia mengaku, lingkungan rumahnya juga terkena imbas dari debu besi karena sudah tidak ada lagi udara segar yang bisa dihirup.
“Anak saya saja sebentar main di luar rumah. Pulang-pulang di atas rambutnya sudah kotor karena debu tersebut. Ini kan menunjukan dari pabrik sendiri belum bisa mengatasi persoalan ini,”kata Bustomik dengan nada tinggi. Dilanjutkan Bustomik, janji PT KP memberikan pengobatan gratis kepada warga sebagai kompensasi ternyata hanya dilakukan sekali saja dan itu pun dibatasi hanya 200 orang. Akibatnya banyak warga yang pulang tanpa mendapatkan pengobatan.
“Saya minta dalam hal ini kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) agar serius menindak tegas pelanggaran yang dilakukan pabrik PT Krakatau Posco. Jika tidak segera diatasi persoalan debu ini, tutup saja pabriknya sementara waktu. Sebelum debu besi itu justru banyak membunuh warga Ciwandan. Ini sudah menyangkut kehidupan orang banyak, tolong tegas terhadap masalah ini,” tegas Bustomik.
Sementara itu Kepala BLH Kota Cilegon, Epud Saefudin menjawab pihaknya telah melakukan peninjauan dan penelitian terkait persoalan debu besi yang keluar dari pabrik PT KP.
“Kita sudah menyampaikan surat teguran kepada pihak PT KP, dimana surat teguran tersebut merupakan awal sanksi administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada industri,” kata Epud. Epud mengaku, debu besi yang dikeluarkan dari pabrik PT KP itu terdapat temuan berbeda. Dimana penyemburan debu besi pertama berbeda jenisnyanya dengan debu yang dikeluarkan selanjutnya.
“Kami tidak tinggal diam, kami telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi persoalan ini sesuai dengan prosedur yang ada. Kami juga sudah memberikan saran kepada pihak pabrik untuk menanggulangi dengan menanam bambu disekitar pabrik dan memasang jaring di cerobong pembuangan asap. Namun itu semua perlu waktu untuk mendapatkan hasil kandungan debu besi,” ujar Epud yang belum bisa memastikan kandungan debu besi berbahaya atau tidak bagi kesehatan.
Sementara itu, dari pihak PT Krakatau Posko tidak bisa memberikan pernyataan pada agenda hearing tersebut. Karena pada saat hearing hanya dihadiri oleh bagian HRD, bukan petugas berwenang yang menangani persoalan debu besi dari PT KS Posko. (mg13/gatot)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.