Kinerja DPRD Tak Maksimal

Masa Kerja Segera Berakhir, Masih Punya 10 Tunggakan Kerja
SETU,SNOL Kinerja Dewan Per­wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) untuk tahun 2013 tidak maksimal. Selain baru menyelesaikan 8 Ra­perda menjadi Perda dari 12 yang direncanakan.
Ketua Badan Legislatif (Banleg) Rizki Jonis, empat raperda yang belum selesai di 2013 akan dilan­jutkan di 2014. Empat Raperda yang belum diselesaikan yakni Raperda Pemberdayanan PKL, Raperda Transparansi, Raperda CSR, serta Raperda Zakat Infaq dan Sodaqoh (ZIS).
“Insyallah sebelum Agustus kita sudah menyelesaikan Raperda yang belum selesai pembahasan­nya di 2013 kemarin,”ungkap politisi Partai Demokrat ini.
Rizky berdalih, belum disele­saikannya empat Raperda karena adanya kendala. Salah satunya karena minimnya waktu, Dewan beranggapan pihaknya sudah mengesahkan lebih dulu beberapa Raperda yang dirasa menjadi pri­oritas.
Data yang diperoleh di Badan Legislasi (Baleg) DPRD tahun 2013, tercatat ada delapan Perda yang telah disahkan. Yakni Perda Penyelengaraan Perumahan dan Pemukiman, Perda Perizinan dan Daftar Usaha Perindustrian dan Perdagangan, Perda Izin Usaha Konstruksi, Perda Penyertaan Modal dan BUMD. Perda tentang Pemakaman dan Pengabuan Jen­azah, Perda Pengelolaan Sampah, Perda Sistem Kesehatan Kota, serta Perda Reklame.
Kepala Badan Hukum Sekre­tariat Daerah (Setda) Kota Tang­sel, Ade Iriana berharap untuk Raperda Eksekutif yang belum diselesaikan DPRD di 2013 ini bisa dilanjutkan di 2014,“Kita berharapnya, sebelum terpilihnya dewan baru Raperda ini sudah bisa diselesaikan,”harapnya.
Ade menjelaskan, selain empat Raperda inisiatif dari dewan yang belum dibahas, ada dua Raperda usulan Pemkot yang juga be­lum selesai di 2013, antara lain Perubahan perda nomor 6 tahun 2010 tentang Organisasi Perang­kat Daerah (OPD), serta Raperda Retribusi Daerah. Untuk OPD, dengan pembentukan, penghapu­san dan penggabungan unit satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sedangkan untuk retribusi daerah, menyangkut nama, obyek, subyek retribusi, golongan retribusi, serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan.
Ade menambahkan sebelum masa tugasnya habis, Dewan pun harus menyelesaikan Prolegda 2014 yang Pemkot usulkan yang akan dilaksanakan pada masa sidang III, pada September men­datang. “Raperda tata cara penyu­sunan rencana pembangunan dae­rah dari Bappeda, Raperda rencana detail tata ruang dari Dinas Tata Kota,Bangunan dan Pemukiman, Raperda tata cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran dari Kantor pemadam kebakaran, serta raperda pengelolaan perikanan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan” pungkas Ade. (pramita/hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.