Politik Uang Cash “Wani Piro” Mengakar

TANGERANG, SNOL Istilah politik uang cash dengan sebutan wani piro sudah men­gakar hingga ke kehidupan masyarakat di Kabupaten Tangerang. Kondisi ini dinilai sangat meresahkan dan harus dikikis den­gan membangun pemahaman politik sehat di masyarakat. Pernyataan ini muncul saat diskusi publik bertajuk momentum pemilu 2014 sebagai konsolidasi gerakan buruh pro demokrasi, di kantor cabang KSPSI, Citra Raya, Cikupa, Kamis (20/3).
“Politik uang cash dengan sebutan wani piro sudah mengakar di dalam kehidupan masyarakat, salah satunya di Kabupaten Tangerang. Hal ini saya rasakan saat menda­tangi sejumlah komunitas masyarakat, warga perumahan, sampai komunitas pekerja seka­lipun. Kondisi istilah ini nyaris membudaya, dan harus dikikis,”kata pembicara Ahmad Subadri dalam diskusi tersebut.
Menurutnya untuk menciptakan budaya politik yang sehat, masyarakat terutama kaun buruh tidak hanya harus aktif tapi juga kritis. Terutama dalam memilih Caleg yang sesuai dengan keinginan. Pihaknya berharap agar buruh atau kaum pekerja tidak masuk dalam golongan wani piro atau pencari uang tunai, dalam tahun politik ini. Sebab pemilihan wakil rakyat atau kepala negara juga mem­pengaruhi perbaikan kualitas hidup dan kes­ejahteraan masyarakat.
“Jangan mau dijadikan alat politik oleh seseorang yang menjadi caleg, dengan iming-iming uang. Akibatnya masyarakat menjadi tidak kritis, dan cenderung mem­budayakan politik uang cash. Setelah jadi nanti belum tentu ia memperhatikan masyarakat,” tegasnya.
Pembicara lainnya perwakilan Komisi un­tuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kek­erasan (Kontras), Syamsul Munir menam­bahkan, pihaknya mendorong masyarakat agar berpartisipasi lebih dan kritis. Terutama kaum buruh, yang saat ini masih mengandal­kan gerakan massa. “Buruh harus kritis dalam memilih dan menilai, mana caleg yang bersih dan lainnya. Serta mampu memperjuangkan hak buruh, jangan biarkan hak buruh diram­pas oleh para pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM),” imbuhnya.
Sementara Supriyadi Ketua DPC KSPSI Kabupaten Tangerang mengatakan, dalam perjalanan aspek demokrasi seharusnya bu­ruh mendapatkan posisi yang sejajar dengan legislatif, dan berhak mengambil keputusan dan pilihan politik dalam Pemilu. “Buruh hanya bergerak pada saat meminta hak-hak buruh, seperti upah dan harus sampai kapan buruh selalu harus melakukan aksi terlebih dahulu dalam menentukan nasibnya,” te­gasnya.
Seluruh buruh berhak menentukan pilihan partai dan wakilnya yang diharapkan dapat mewakili aspirasinya dalam kursi legislatif untuk mengambil kebijakan. Sampai saat ini sekitar 0,25 persen buruh yang hanya lulusan dari tingkat SD banyak yang bekerja masih di bawah upah layak. “Itu harus diperjuangkan, tentunya pilihlah wakil rakyat yang tepat,” pungkasnya. (aditya/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.