Duit Wawan Masuk Rekening Rano

JAKARTA,SN—Sidang kasus suap penanganan sengketa Pilkada Lebak dan Pilgub Banten, dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, menghadirkan lima orang saksi, Kamis (3/4) pagi. Salah satunya Yayah Rodiah, bendahara pribadi TB Chaeri Wardana alias Wawan yang memberikan kesaksian mengejutkan dalam sidang.

Yayah menyebutkan ada aliran dana sebesar 1, 28 miliar rupiah dari PT Bali Pasific Pragama ke Rano Karno, yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten.  Hal ini dikemukakan Yayah menanggapi pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dzakiyul Fikri saat bersaksi untuk terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/4). Awalnya tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menanyakan kepada Yayah soal transfer uang untuk Rano itu.

“Apakah dalam Pilkada Banten Saudara pernah menulis cek sejumlah Rp 1,28 miliar untuk diberikan kepada Rano Karno?” tanya jaksa Dzakiyul Fikri kepada Yayah.

Menjawab pertanyaan jaksa, Yayah pun mengakuinya. Menurut Yayah, sewaktu diperiksa penyidik KPK, dia pernah ditunjukkan bukti pengiriman uang melalui cek kepada Rano. Uang tersebut berasal dari kas PT Bali Pasific Pragama yang dicatat Yayah dalam pembukuan pribadinya. Namun, Yayah mengaku tidak tahu berkaitan dengan hal apa uang Rp 1,2 miliar itu ditransfer kepada Rano.

Yayah yang juga staf keuangan PT BPP itu cuma bilang dia dipercaya oleh Atut maupun Wawan untuk memegang uang dalam jumlah besar dan sering diminta untuk bertransaksi baik secara tunai, transfer, ataupun cek.

“Sering memerintahkan (transaksi),” kata Yayah. Terakhir, dia menambahkan bahwa transaksi ke politisi PDI Perjuangan tersebut dilakukan tanpa dicatat. Sebab, dia diperintahkan hanya secara lisan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti keterangan bendahara pribadi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Yayah Rodiah soal pengiriman uang sebesar Rp 1,250 miliar kepada Wakil Gubernur Banten Rano Karno.

“Setiap fakta-fakta kami hargai, karena fakta-fakta itu bisa jadi fakta hukum, itu kan masih fakta sosial,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di KPK, Jakarta, Kamis (3/4). Menurut Busyro, KPK akan menelaah informasi tersebut. Apabila dari penelaahan ditemukan bukti-bukti, lanjut dia, maka itu bisa menjadi fakta hukum. (mg11/gatot/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.