Penetapan Calon Sekot Tangerang Molor

SERANG,SNOL— Pemerintah Provinsi Banten telah selesai melakukan  fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan pada tiga calon Sekretaris Kota (Sekot) Tangerang. Selanjutnya, hasil tes akan disampaikan ke menteri dalam negeri (Mendagri) untuk meminta persetujuan.

Ketiga calon Sekot Tangerang itu yakni Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPPMPT) Karsidi, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Dadi Budairi, dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB (PBMKB) Kota Tangerang Meta Baharani.

Dari ketiga calon Sekot  Tangerang, Dadi mendapatkan point tertinggi dan berada di nomor satu dalam rekomendasi Baperjakat Provinsi Banten. Sedangkan, dua calon lainnya yakni,  Kepala PBMKB Meita Bacraeni, dan Kepala BPPMPT Karsidi, masing-masing berada di posisi dua dan tiga.

Fit and proper test ini dilakukan untuk menguji para calon sekot, baik sisi komptensi, kapabilitas dan integritas. Kami melakukan pembobotan kepada masing-masing para calon sekot,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Muhadi.

Uji kelayakan dan kepatutan ini dilakukan oleh para Asisten Daerah (Asda), Kepala BKD, dan Kepala Inspektorat. Hasil pembobotan tiap calon Sekot selanjutnya disampaikan ke Mendagri. “Calon Sekot yang memiliki nilai pembobotan tertinggi sudah tentu ditempatkan pada urutan teratas,” terangnya.

Mendagri nanti yang akan memproses usulan calon Sekot. Setelah disetujui Mendagri, calon Sekot terpilih ditetapkan melalui SK Gubernur. “Kalau prosesnya sudah ada di Mendagri, kita tidak bisa prediksi berapa lama selesainya, karena kendalinya bukan ada di kita,” tegasnya.

Untuk itu, proses penetapan Sekot Tangerang bisa memakan waktu yang lama atau lebih cepat, tergantung dari seberapa cepat Kemendagri memprosesnya. “Dari Mendagri, nanti dikembalikan ke Pemprov untuk dibuatkan surat keputusan (SK). SK-nya perihal pengangkatan Sekretaris Kota Tangerang,” tuturnya.

Sayangnya, penetapan calon Sekot Tangerang terancam molor, karena hingga kemarin berkasnya belum diserahkan ke Mendagri. Pemprov beralasan belum mendapatkan persetujuan dari Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten  Anwar Mas’ud mengatakan, berkasnya sudah diserahkan ke Kepala Biro Hukum Banten. Dia tidak mengetahui perkembangan selanjutannya, karena tugas Baperjakat untuk melakukan uji kelayakan sudah selesai. “Coba tanyakan saja ke biro hukum,” imbuhnya.

Kepala Biro Hukum Provinsi Banten, Samsir, saat ditemui mengaku belum bisa meminta tandatangan kepada Atut, karena perpanjangan jenguk ke rumah tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur belum dilakukan. “Berkas dan dokumen yang sudah ada belum bisa ditandatangani oleh Ibu Gubernur Banten, karena izin jenguknya sudah habis dan belum diperpanjang lagi,” kilahnya kepada wartawan.

Berkas yang masuk ke Biro Hukum untuk ditandatangani oleh Atut jumlahnya cukup banyak, lantaran sudah hampir satu bulan atau empat minggu tidak berkunjung ke Pondok Bambu untuk meminta tandatangan gubernur. “Berkasnya lumayan banyak. Terakhir dari BKD masuk ke Biro Hukum,” ujarnya kepada Satelit News.

Samsir mengaku belum bisa memastikan kapan bisa bertemu Atut, lantaran belum ada rencana untuk datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengurus perpanjangan surat Bertemu dengan orangnomor satu di Provinsi Banten tersebut. “Tapi pak wagub bilangnya minggu ini akan memperpanjang surat jenguk ke KPK” tambahnya. (mg-11/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.