Tangkap dan Adili Mafia Lahan Puspemkab Serang

SERANG,SN– Masa yang tergabung dalam Mahasiswa Pinggiran (Maping), kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Pendopo Bupati Serang, Kamis (3/4). Mereka menduga ada indikasi korupsi dalam proses pembebasan lahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang (Puspemkab).

Koordinator aksi, Vredo Putra Pairus mengatakan, lambatnya realisasi pembebasan lahan Puspemkab lantaran adanya oknum dari pihak eksekutif maupun legislatif yang bermain dalam proses pembebasan bakal lahan untuk kantor pemerintahan itu. “Kami mendesak tangkap dan adili mafia lahan Puspemkab,” tegas Vredo dalam orasinya kemarin.

Pihak DPRD seakan menutup-nutupi adanya dugaan adanya broker pada pembebasan lahan tersebut. Sudah tiga kali Maping melayangkan surat pengajuan audiensi untuk mendiskusikan namun tidak pernah digubris. “Ini ada apa? Pihak legislatif tidak mau menerima kami rakyatnya untuk audiensi. Sudah tiga kali kami layangkan surat permohonannya tapi tidak ada jawaban yang jelas. Makanya kita kembali lakukan aksi demo,” ujarnya.

Adapun materi yang ingin disampaikan dalam audiensi tersebut yakni adanya dugaan oknum-oknum yang bermain dalam pembasahan bakal lahan Puspemkab yang berasal dari pihak Pemkab Serang dan DPRD. Modusnya, oknum-oknum tersebut memposisikan dirinya sebagai broker pembebasan lahan.

“Sebelum dibebaskan oleh Pemkab Serang, terlebih dahulu lahan itu dibeli oleh oknum yang berasal dari Pemkab Serang maupun DPRD. Setelah lahan itu berhasil dibeli dengan harga hanya Rp20 ribu hingga Rp40 ribu, masuklah Pemkab untuk membebaskan lahan dengan harga yang berkali-kali lipat lebih besar,” ujarnya.

Vredo mengaku mempunyai bukti-bukti tak terbantahkan yang berasal dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dimana dalam laporan tersebut terdapat catatan BPK tentang temuan-temuan dalam proses pembebasan bakal lahan Puspemkab. “Kami punya buktinya dari BPK dan disana terbukti adanya temuan-temuan terkait proses pembebasan bakal lahan Puspemkab yang tidak bisa dibantah. Itu sudah membuktikan jika pembebasan lahan Puspemkab ini sarat akan tindak kolusi,” katanya.

Pantauan Satelit News dilokasi, setelah puas berorasi sekitar pukul 11.00 WIB mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Sementara, Kepala Sub Bagian Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Serang, Hotman Siregar, membantah jika surat permohonan audiensi tidak digubris Dewan. Hotmen mengaku saat surat itu datang, pihaknya sudah meneruskannya ke unsur pimpinan DPRD dan telah mendisposisikannya ke Komisi I yang membidangi kegiatan Puspemkab.

“Sudah kami urus suratnya, tapi mungkin para anggota dewan sedang ada kegiatan lainnya seperti Kunjungan Kerja (Kunker) dan menghadapi 9 April. Intinya, kami telah fasilitasi dan hanya menunggu balasan untuk kesiapan dari komisi yang bersangkutan,” pungkasnya. (arif/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.