Ini Empat Titik Rawan Pemilu Versi ICW

JAKARTA,SNOL Indonesia Corruption Watch atau ICW memprediksi setidaknya terdapat empat titik rawan kecurangan dalam pemilu legisatif 9 April mendatang.
Menurut peneliti ICW Abdullah Dahlan menyebut bahwa titik rawan pertama terjadi di minggu tenang sebelum hari pencoblosan. Pada saat tersebut, partai politik dan calon anggota legislatif kerap melakukan gerilya kampanye untuk mendongkrak perolehan suara.
“Partai akan tetap melakukan konsolidasi dan menghalalkan segala cara, money politic misalnya. Instrumen pengawasan pemilu diharapkan untuk tidak lengah mencermati pola-pola seperti ini,” bebernya dalam diskusi bertajuk ‘Berikan Suara Kita dan Kawal Pemilu 2014’ bersama koalisi pemantau pemilu di restoran Bakoel Koffie Cikini Jakarta, Senin (7/4).
Titik kedua, lanjut Abdullah, adalah ketika hari pencoblosan. Pada saat tersebut, para kandidat calon anggota legislatif tetap memantau para calon pemilihnya dengan sebutan pra dan pasca bayar, yakni memberikan sejumlah uang jika pemilih memiliki bukti telah mencoblos calon tersebut.
“Oleh karenanya unsur pengawasan harus terus ada untuk mereduksi hal ini. Misalnya tidak memperbolehkan alat komunikasi masuk bilik suara, ini modus yang sering terjadi,” katanya.
Potensi rawan kecurangan berikutnya adalah pada saat proses penghitungan suara. Ia menilai, jumlah parpol dan caleg yang begitu banyak justru memunculkan persaingan tidak sehat.
Titik rawan kecurangan terakhir adalah pasca hari pencoblosan. Menurutnya pada saat tersebut, jumlah suara kandidat dimungkinkan akan berubah dari ketika dilakukan rekapitulasi.
“Di beberapa pemilu saat pergeseran suara rekapitulasi dari TPS (tempat pemungutan suara) bisa berubah. Pilihan politik masyarakat bisa tereduksi dengan hal ini,” jelasnya.
Karena itu, lebih jauh lembaga independen pemantau pemilu itu juga mendesak aspek netralitas dari para penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Selain itu perlu juga netralitas dari institusi penegak hukum, Polri maupun TNI.
“Untuk tidak memberikan dukungan terhadap pihak atau caleg-caleg tertentu,” tegas Abdullah.(wah/mel/rmol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.