‘Banjir’ Komplain, Pegawai BPJS Pusing

TANGERANG KOTA,SNOL—Pusing, banyak komplain dari masyarakat sudah menjadi makanan sehari-hari yang diterima oleh pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tangerang. Bagaimana tidak, sejak diluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh pemerintah pusat BPJS Kesehatan yang semula bernama PT Askes tadinya hanya melayani kesehatan bagi pegawai negeri, TNI dan Polri.

Kini BPJS Kesehatan Cabang Tangerang mendapatkan tugas tambahan untuk mengurusi seluruh kebutuhan kesehatan masyarakat di tiga wilayah yakni, Kota, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, baik PNS, TNI/Polri, karyawan dan seluruh masyarakat umum.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tangerang Herry Rachmanto mengakui bahwa sejak tiga bulan lalu, tepatnya mulai 1 Januari 2014 kantor yang biasa sepi kini menjadi ramai karena ratusan masyarakat tumpah di kantor ini untuk mengurus menjadi peserta BPJS Kesehatan. “Sebenarnya, kami lebih enjoy untuk mengurusi kesehatan bagi para PNS, TNI dan Polri. Tapi, yah bagaimana lagi sudah menjadi tugas kami untuk menjalankan program kesehatan secara nasional ini,” kata Herry Rachmanto berkeluh kesah di kantornya, Senin (7/4).

Belum lagi sambung Herry, peserta peralihan dari PT Jamsostek yang sekarang ganti BPJS Tenaga Kerja, dengan jumlah peserta yang telah teregistrasi 1.335 peserta harus diganti kartunya. “Sudah hampir tiga bulan, kami baru mencetak kartu BPJS Kesehatan untuk peserta dari perusahaan dari 1.335 baru selesai 1.100 kartu, belum lagi kalau ada komplain kesalahan. Pokoknya, berbagai persoalan selalu datang ke kantor kami ini,” ucapnya.

Masih menurut Herry, apalagi banyak isu yang berkembang di masyarakat bahwa masih banyak rumah sakit (RS) yang telah melakukan penolakan kepada para pasien BPJS Kesehatan dan pasien diminta tambahan biaya obat. “Ya itulah mas, keadaan kantor BPJS Kesehatan saat ini. Belum lagi, kami masih kekurangan pegawai, sehingga mengharuskan mereka Sabtu dan Minggu pun diharuskan masuk kerja,” ucapnya.

Menurut Herry, bahwa semua biaya pengobatan bagi peserta BPJS Kesehatan ditanggung dengan melalui mekanisme yang ada, seperti pasien harus ada rujukan dari Puskesmas atau klinik dan obatnya pun harus mengikuti standar dari BPJS yakni Formularium Nasional dan DPHO.  “Setelah mekanisme ini ditempuh, berapapun biaya yang dihabiskan akan dibayar oleh kami. Yang tidak bisa dibayar BPJS yaitu, program punya anak, meretahkan gigi dan pasien pecandu narkoba,” pungkasnya. (jojo/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.