Wagub Rano Karno dan Pejabat Banten Ditatar KPK

SERANG, SNOL Wakil Gubernur Banten Rano Karno dan ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) hari ini, Kamis (10/4) mendapat arahan dari KPK terkait tindakan pencegahan korupsi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Muhadi, menjelaskan Pemprov Banten mengundang Deputi Bidang Pencegahan KPK Iswan Elmi dalam kegiatan workshop yang berlangsung di aula Pendopo KP3B, Curug, Kota Serang ini.
“Pak Wagub, kuasa pengguna anggaran, dan PPATK akan ikut dalam workshop itu,” kata Muhadi, kemarin (9/4).
Ia menjelaskan, workshop bidang pencegahan dimaksudkan untuk memberikan pencerahan kepada aparatur penyelenggara di lingkungan Pemprov Banten. “Kita nanti mendengarkan mengenai pencegahan korupsi dari ahlinya (KPK),” ungkapnya.
Tak hanya ratusan aparatur penyelenggara saja yang akan mendengarkan pemaparan mengenai pencegahan korupsi, akan tetapi sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga dilibatkan.
“Kita juga mengundang LSM, Rektor Untirta, Rektor IAIN dan para pengamat seperti Dahnil (Dahnil Anzhar), dan Gandung (Gandung Ismanto),” imbuhnya.
Selain Deputi Bidang Pencegahan KPK yang akan jadi narasumber, Pemprov Banten juga melibatkan mantan Ketua KPK, Taufiquerahman Ruki. “Kita undang juga Pak Ruki dalam workshop,” ujar Muhadi.
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Provinsi Banten, Engkos Kosasih Samanhudi menyatakan akan hadir seluruh pejabat eselon II, eselon III dan seluruh PPATK di semua SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah).
Hal senada diungkapkan Kepala Inspektorat Provinsi Banten, Takro Jaka Rooseno. Menurut dia, pejabat dari Inspektorat yang akan hadir dalam workshop tak kurang dari 10 orang.
Sementara itu, berdasarkan situs resmi KPK, www.kpk.go.id menyebutkan Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana korupsi. Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi, diantaranya perumusan kebijakan untuk sub bidang pendaftaran dan penyelidikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (PP LHKPN), gratifikasi, pendidikan dan pelayanan masyarakat serta penelitian dan pengembangan.
Selain itu, Deputi Bidang Pencegahan pada KPK melakukan pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pendataan, pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN, pelaksanaan pencegahan korupsi melalui penerimaan pelaporan dan penanganan gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. (mg-11/made/satelitnews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.