Pimpinan MPR Pastikan Ganti Istilah 4 Pilar

JAKARTA,SNOL Meski menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan frasa empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, Pimpinan MPR RI memastikan akan mengganti istilah itu.

Wakil Ketua MPR, Melanie Leimena Suharli mengatakan, frasa yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU 2/2011 tentang Perubahan Atas UU  2/2008 tentang Partai Politik, sudah diuji coba dengan berbagai istilah.
“Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak hanya berarti tiang tetapi juga bisa atap dan dasar,” katanya saat jumpa pers bersama dua pimpinan MPR lainnya, Sidarto Dhanusubroto dan Hajriyanto Y Thorari di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/4).
Namun karena putusan MK itu sudah final, maka harus diikuti. Melanie menambahkan, jika memang frasa itu harus diganti, tentunya tidak akan merubah nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar. Dengan demikian empat pilar yang merupakan ide besar almarhum Taufik Kemas itu masih tetap bisa disosialisasikan kepada masyarakat.
“Memang itu bagus. Istilahnya saja yang diganti. Tentunya, kita mengganti istilah empat pondasi atau istilah lain, tetapi kita akan tetap menyosialisasikan empat poin itu,” jelas politisi perempuan Partai Demokrat tersebut.
Seperti diketahui, MK membatalkan frasa empat pilar berbangsa dan bernegara yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Pertimbangan MK secara konstitusional pembukaan UUD 1945 tersebut, mendudukan Pancasila sebagai dasar negara yang secara normatif harus menjadi fundamen penyelenggara pemerintahan negara Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan, penyesejahteraan, pencerdasan, dan berpatisipasi dalam keterlibatan dunia.
Dengan demikian, menurut MK, pendidikan politik berbangsa dan bernegara tidak hanya terbatas pada empat pilar itu. Melainkan ada aspek lain meliputi negara hukum, kedaulatan rakyat, wawasan nusantara, ketahanan nasional.
Kemudian, menempatkan Pancasila sebagai satu pilar sejajar dengan pilar lain, menimbulkan kekacauan epistomologis, ontoloig, dan aksiologis. Semestinya, Pancasila punya kedudukan sendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia. Bila tidak demikian bisa mengaburkan Pancasila.(wid/rmol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.