Pemilihan Kepala Desa Serentak Pasca Pilpres

PANDEGLANG,SN— Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pandeglang, Tatang Efendi mengungkapkan, pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Pandeglang tergantung hasil dari pemilihan presiden (Pilpres) Juli mendatang.

Menurutnya, jika pelaksanaan Piplres yang diagendakan pada 9 Juli 2014 berlangsung satu putaran, maka kemungkinan besar Pilkades serentak di 206 desa di Kabupaten Pandeglang akan dilaksanakan November.

“Pilkades serentak kemungkinan November, namun itu juga harus menunggu hasil Pilpres. Jika Pilpres dua putaran maka kemungkinan tidak pada November 2014,” ujar Tatang Efendi kepada wartawan saat ditemui di kantornya di Jalan Kesehatan, Pandeglang, Jumat (11/4).

Tatang mengungkapkan, ada 206 desa yang masa jabatan Kadesnya telah habis sejak Maret lalu. Dari jumlah itu sebanyak 16 Kades masuk dalam bursa Caleg dan telah diisi oleh Penjabat Sementara (Pjs) Kades oleh tokoh masyarakat atau PNS di kecamatan setempat. “190 desa sudah di-Pjs-kan termasuk sebelumnya 16 desa yang ditinggal jadi Caleg oleh Kades-nya,” sambung Tatang.

Mengenai aturan baru desa dalam Undang-Undang (UU) Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan, masa jabatan setiap Kades maksimal tiga periode dan tidak boleh mencalonkan lagi, termasuk di desa berbeda. Selain itu, melalui UU baru itu juga terdapat perubahan masa bakti dalam satu periode yakni menjadi enam tahun.

“Meski belum ada PP (Peraturan Pemerintah,red) tetapi otomatis nanti Pilkades serentak nanti menggunakan undang-undang baru. Termasuk di dalamnya mengenai masa bakti dan dana desa dari APBN,” jelasnya.

Mengenai dana tiap desa yang berkisar antara Rp800 juta sampai di atas Rp1 miliar dari APBN, kata Tatang, secara teknis akan diatur dalam PP. Namun sebelum undang-undang itu efektif pemerintah daerah terlebih dahulu akan mempersiapkan perangkat untuk mengelolanya. Diantaranya dengan memberikan pelatihan kepada aparat desa terkait tata cara penggunaan dan pelaporan dana desa.

“Besarannya dana desa antara Rp800 juta sampai di atas Rp1 miliar atau tergantung kebutuhan dan luasan desa. Persiapan pemerintah daerah untuk menyambut UU itu terutama soal pengelolaan keuangan, maka akan dilakukan persiapan SDM (Sumber Daya Manusia, red),”pungkas Tatang seraya mengatakan, biaya Pilkades serentak akan dibantu dari APBD Kabupaten Pandeglang. (ari/mor/bnn/aditya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.