FSGI Temukan Praktik Jual Beli Kunci Jawaban UN

JAKARTA,SNOL Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) bersama LBH Jakarta kembali membuka posko pengaduan terkait pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2014.
Posko yang dibuka sejak 1 April lalu menerima beberapa jenis pengaduan. Kasus yang paling parah terjadi di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Di daerah itu terdapat dugaan jual beli kunci jawaban.
Sekretaris FSGI Retno Listyarti membeberkan, di antara temuan mereka adalah 17 paket dari total 20 paket variasi kunci jawaban untuk soal mata pelajaran Geografi.
Bukti yang disertakan dalam laporan yang diterima posko juga telah dicocokkan dengan variasi soal Geografi yang sudah diuji pada hari pertama UN 14 April kemarin.
“Sudah dicocokkan dengan variasi soal yang ada. Ini bukti bahwa betul-betul terjadi jual beli kunci, kemudian dikirim ke handphone anak,” beber Retno dalam jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Selasa (15/4).
Dia menjelaskan, sindikat jual beli kunci jawaban telah beroperasi di banyak sekolah di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Sindikat ini diduga telah beroperasi sejak lima tahun lalu. Kebenaran kunci jawaban sudah terbukti sehingga banyak yang percaya.
Harga kunci jawaban juga dijual beragam. Para siswa saweran di setiap sekolah mulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu per siswa untuk 20 paket soal dari enam mata pelajaran.
Penawaran kunci jawaban dimulai ketika pelaksanaan try out (TO) di sekolah yang soalnya berasal dari dinas pendidikan setempat. Info penawaran kunci jawaban terjadi secara berantai di kalangan siswa tanpa mengetahui ujung pangkal siapa yang lebih dulu menerima informasi tersebut.
“Memang belum terjadi pelanggaran hukum karena belum ada transaksi atau pengiriman kunci jawaban. Ini baru bisa dibuktikan di hari H, di mana si pemesan akan terus dikirimi kunci jawaban setiap hari. Artinya, hal ini masih bisa dicegah,” jelas Retno.
Dia juga berharap bila langkah pengungkapan itu ditempuh, pemerintah dapat menjamin masa depan anak didik yang jadi korban UN agar tidak dijadikan korban kedua kalinya.
“Kalau mau dibongkar, harus ada jaminan anak-anak tidak dikorbankan atau dibatalkan kelulusannya. Karena mereka sendiri sudah jadi korban sindikat,” demikian Retno.(wah/zul/rmol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.