8 Saksi Dugaan Koruasi Bedah Rumah Bersuara

LEBAK,SNOL– Pemberantasan korupsi benar-benar gencar dilakukan para penegak hukum dari pusat hingga daerah. Di Kabupaten Lebak, Kejaksaan Negeri (Kejari) Rangkasbitung serius lakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi program bantuan bedah rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikeluarkan oleh Kementerian Negera Perumahan Rakyat (Kemenegpera), pada pertengahan tahun 2013 lalu.

Kemarin, Kejari kembali memeriksa 8 saksi dalam kasus tersebut. Mereka merupakan penerima bantuan program MBR yang berasal dari warga di Desa Wantisari Kecamatan Leuwidamar.

Sekedar infomasi, dana program bantuan bedah rumah kepada MBR dikeluarkan oleh Kemenegpera berdasarkan usulan dari Dinas Cipta Karya (DCK) Kabupaten Lebak melalui BRI Cabang Rangkasbitung kepada 165 warga Desa Wantisari, Kecamatan Leuwidamar dengan catatan, sebelumnya warga penerima bedah rumah yang dikategorikan MBR harus membuat rekening di bank BRI tersebut. Setiap warga memperoleh dana tersebut masing-masing sebesar Rp 7,5 juta dengan rincian Rp 1,5 juta berupa uang tunai dan Rp 6 juta berupa bahan bangunan dari para supplier yang ditunjuk oleh DCK.

Kejari sendiri mulai melakukan penyelidikan sejak akhir Oktober 2013 lalu, berdasarkan laporan dari salah satu organisasi masyarakat (ormas) dan masyarakat di Desa Wantisari pada pertengahan Oktober 2013 yang menerangkan bahwa mayoritas warga penerima bantuan bedah rumah kategori MBR menerima dana dan material bangunan tidak sesuai dengan ketentuan serta program yang tidak tepat sasaran.

“Tadinya kami memanggil 11 saksi dari warga penerima bantuan bedah rumah MBR, namun yang hadir hanya 8 orang. Insya Allah akan kami panggil lagi nanti,” kata Kasi Intel Kejari Rangkasbitung, Eko Baroto, di kantornya, Rabu (16/4).

Hingga kini Kejari baru memeriksa sekitar 28 saksi, terdiri dari warga penerima bedah rumah MBR, para supplier bangunan, para pegawai dari Kemengpera, DCK Kabupaten Lebak, dan para pegawai dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Rangkasbitung. “Kami masih memeriksa saksi-saksi. Kami belum bisa meningkatkan ke tahap penyidikan, karena belum menemukan adanya kerugian Negara dalam kasus tersebut,” ujar Eko.

Kejari Rangkasbitung baru akan menetapkan tersangka jika berdasarkan audit investigatif dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini ditemukan penyelewengan dana.

“Calon tersangka bisa saja dari Kemenegpera, DCK, pihak supplier bangunan, pegawai BRI Rangkasbitung bahkan warga sendiri terutama mereka yang menerima program bedah rumah MBR. Padahal seharusnya mereka tidak mendapatkan. Calon tersangka bisa saja didakwa mengkorupsi anggaran dan melanggar juklak-juknis (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis-red) program bedah rumah MBR,” ujar mantan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Salah satu pegawai DCK Kabupaten Lebak yang namanya enggan dikorankan mengaku siap memberikan keterangan jika dipanggil oleh Kejari. Ia juga menyangkal pihaknya melakukan penyunatan anggaran program MBR. “Intinya kapanpun kami siap memberikan keterangan untuk membenatu proses penyelidikan. Kami pun siap ditetapkan sebagai tersangka jika kami salah,” ujarnya.

Sementara salah satu warga di Desa Wantisari, Kecamatan Leuwidamar yakni Nurhalim (38) mengaku, ia menerima uang bantuan MBR sebesar Rp1,2 juta. “Saya juga menerima bahan bangunan, namun saya taksir jika bahan bangunan tersebut diuangkan tidak akan mencapai Rp 6 juta,” jelasnya. (ahmadi/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.