Izin 500 Perusahaan Terancam Dibekukan

Belum Perpanjang Izin Gangguan (HO)

TIGARAKSA,SNOL— Ini peringatan keras bagi 500 perusahaan yang belum memperpanjang Izin Gangguan (HO). Pemerintah Kabupaten Tangerang mengancam akan membekukan izin operasi ratusan perusahaan tersebut karena dianggap membandel.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Tangerang, Akip Syamsudin mengungkapkan, izin HO wajib dimiliki oleh setiap perusahaan. Masa berlaku izinnya selama tiga tahun. Sebelum masa berlakunya habis, pihak perusahaan wajib memperpanjang kembali izin tersebut. Sayangnya, tidak semua pemilik perusahaan kooperatif datang ke BP2T untuk memperpanjang kembali.

“Mestinya sebelum izin itu habis masa berlakunya, pihak perusahaan segera melakukan perpanjangan. Tapi yang kami temukan hingga bulan ini ternyata masih banyak perusahaan yang menunggak HO. Jumlahnya sekitar 500 perusahaan,” ungkap Akip kepada Satelit News, di ruang kerjanya, Rabu (16/4).

Akibat banyaknya tunggakan itu, pemerintah dirugikan ratusan juta hingga miliaran rupiah. Karena retribusi dari izin tersebut tidak masuk pendapatan daerah. “Asumsinya, kalau kami pukul rata satu izin HO-nya sebesar Rp 1 juta dikalikan 500 perusahaan yang belum memperpanjang izinnya, berarti sekitar Rp500 juta yang masih tersendat di luar. Kalau biaya perpanjangannya sekitar Rp2 atau Rp3 juta, berarti retribusi yang macet mencapai miliaran rupiah,” terang Akip memberikan contoh.

Guna menekan jumlah tunggakan HO, Sekretaris BP2T Eko Viyentino menambahkan, BP2T Kabupaten Tangerang telah melayangkan surat pemberitahuan, hingga surat peringatan sesuai prosedur. Jika nantinya pemilik perusahaan masih membangkang dan tidak memperpanjang izin HO-nya, maka badan pelayanan satu pintu itu mengancam menutup paksa perusahaan tersebut hingga sanksi pembongkaran.

“Kami sudah bentuk tim untuk menangani masalah itu. Pemilik perusahaan kami berikan surat peringatan sesuai prosedur. Jika mereka belum juga memperpanjang izinnya, maka terpaksa kami akan meminta Satpol PP untuk melakukan penutupan usaha hingga pembongkaran paksa,” pungkasnya. (jarkasih/aditya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.