LPSE Tangsel Belum Digelar, Pengusaha Kesal

SERPONG,SNOL—Kekesalan tergambar jelas di raut wajah  Harun Alrasyid salah seorang pengusaha di Kota Tangsel  saat ditanya terkait belum digelarnya lelang elektronik atau LPSE di tahun ini. Pengusaha yang tercartat sebagai salah seorang anggota Gabungan Pengusaha Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapensi) Kota Tangsel ini menilai, keterlambatan proses LPSE ini imbas dari terlambatnya pengesahan APBD 2014 yang baru disahkan Maret kemarin.

Menurut Harun, seharusnya APBD 2014 sudah bisa di ketuk palu pada Desember. Namun, seperti ada yang salah di DPRD dan pemerintahan Kota Tangsel, maka ketuk palu APBD 2014 baru bisa dilakukan pada Maret lalu. “Ini karena ada something wrong,” kata Harun, Rabu (16/4).

Belum dimulainya lelang tender lewat LPSE ini menurut Harun, akan berdampak besar bagi transparansi dan pengelolaan keuangan daerah. “Ini sudah sama-sama edan. Legislatif banyak maunya dan eksekutif ikut bermain,” katanya.

Untuk itu Harun mendesak agar LPSE sudah bisa dijalani paling lambat Mei besok sehingga tidak akan begitu mengganggu penyerapan anggaran. “Kalau dijalani oleh pengusaha profesional saya percaya bisa sisa enam bulan ini. Tapi kalau tidak, ya Silpa pasti nambah,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi, Kabag Pembangunan Setda Kota Tangsel Suharno mengatakan, keterlambatan lelang elektronik atau LPSE bukan pada pihaknya. Melainkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak lolos pada tahap verifikasi lelang elektronik, pengadaan barang dan jasa.

“Tergantung SKPDnya, mereka usul kita proses. Kalau tidak lengkap, ya dikembalikan untuk dilengkapi dokumennya,” ungkap pria yang dulunya juga menjabat sebagai Sekretaris BP2T ini.

Lebih lanjut dia mengatakan, proses lelang dimulai dari SKPD yang mengajukan pengadaan barang dan jasa. Jika saat diajukan kemudian dilakukan verifikasi ulang oleh tim LPSE, ternyata belum ada data atau dokumen yang lengkap, maka akan langsung dikembalikan kepada masing-masing SKPD untuk dilengkapi terlebih dulu. “Maret akhir pada mengajukan, kita verifikasi ulang, ternyata banyak yang enggak lengkap,” kata Suharno.

Data yang tak lengkap tersebut kemudian dijemput bola lagi untuk segera mengajukan ulang permohonan barang dan jasa, namun, masih ada saja SKPD yang belum siap.“Padahal surat edaran sudah diberikan, agar mempercepat pelengkapan data untuk segera dilakukan lelang elektronik,” tuturnya.

Selain itu, belum adanya lelang elektronik dilaksanakan, lantaran jadwal pengadaan barang dan jasa tersebut belum pada waktunya. Sehingga, bila sudah pada jadwalnya diadakan, pasti akan diberikan jadwal tersebut. “Kami kan inginnya, pelaksanaan lelang tersebut transparan dan professional. Agar tak terjadi kesalahan,” pungkasnya. (pramita/hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.