Protes Remunerasi, Panitera Pengadilan Unjuk Rasa

SERANG,SNOL—Panitera pengganti pengadilan negeri biasanya tak banyak bicara. Mereka hanya diketahui duduk di belakang hakim untuk sibuk mencatat fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun kemarin (16/4), mereka berunjukrasa meneriakkan perbaikan kesejahteraan.

Di Pengadilan Negeri Serang, sejumlah panitera berunjukrasa. Mereka berorasi di halaman PN Serang meminta kesejahteraan. Mereka juga membawa karton bertuliskan ‘PP PN Serang Mogok Sidang Minta Kesejahteraan.’ Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB berlangsung damai. Mereka juga terlihat santai saat berunjukrasa.

Agus Maulana, Panitera Pengganti PN Serang mengatakan unjukrasa dilakukan untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Panitera merasa tidak diperhatikan meski sudah bekerja keras karena harus menghadiri sidang dari pagi hingga malam hari. Apalagi tanggungjawab Panitera juga besar karena harus mencatat dan menandatangani setiap putusan hakim serta menyusun laporannya.

“Sudah 10 tahun tunjangan tidak ada kenaikan padahal sidang dilakukan tidak mengenal waktu bahkan hingga malam hari. Tunjangan Panitera Pengganti (fungsional) yang sudah berjalan 10 tahun hanya 350 ribu rupiah. Ini tidak ideal jika dibandingkan dengan beban tugas yang kadang sidang hingga jam 12 malam,” ujar Agus Maulana, kemarin.

Bukan hanya di PN Serang, Panitera Pengganti di PN Rangkasbitung Kabupaten Lebak juga melakukan aksi unjukrasa. Puluhan pegawai PN Rangkasbitung melakukan penggalangan dukungan dalam bentuk tanda tanda tangan seluruh pegawai dan hakim di halaman depan kantor PN Rangkasbitung sekira pukul 14. 30 WIB. Tatang Mahfud SH, Panitera Muda Perdata PN Rangkasbitung mengatakan aksi solidaritas itu dilakukan untuk menuntut penyesuaian remunerasi pegawai Mahkamah Agung. Menurut Tatang, remunasi yang diterima pegawai MA tidak selaras dengan beban berat dan besar yang ditanggung.

“Kami tidak meminta kenaikan tunjangan remunerasi dengan angka fantastis. Kami hanya ingin penyesuaian remunerasi sebagaimana yang diterima pegawai di Lembaga atau Kementerian yang lain,”ujar Tatang.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur menyatakan usulan kenaikan penyetaraan tunjangan panitera pengganti masih dalam proses. Dia mengakui, tunjangan remunerasi panitera pengganti saat ini tak sebanding dengan remunerasi pegawai kementerian/lembaga lain dalam pangkat atau golongan yang sama. Selama ini rumusan penghitungan tunjangan remunerasi di lingkungan pengadilan dihitung dari ketua MA, wakil ketua, hakim agung, sekretaris MA, dan seterusnya. Sementara kementerian lain dimulai eselon I, dan seterusnya.

Akibatnya, remunerasi baru sebesar 70 persen untuk golongan II dan golongan III di lingkungan pengadilan kecil sekali, tak sebanding remunerasi golongan yang sama di instansi lain. Seharusnya menghitung besaran remunerasi sama-sama dimulai dari eselon I karena pimpinan MA dan hakim agung pejabat negara.

Karena itu MA meminta penyetaraan kenaikan remunerasi dengan kementerian/lembaga lain dalam golongan yang sama. Dalam beberapa kesempatan Ketua MA Hatta Ali saat kunjungan pengadian di daerah meminta agar panitera pengganti sedikit bersabar. MA sudah mengusulkan sejak lama dan akan terus memperjuangkan kenaikan penyetaraan tunjangan remunerasi itu. Dia berharap tim perumus dalam waktu dekat bisa menyelesaikan tugasnya agar kenaikan penyetaraan rumunerasi ini bisa segera dinikmati kalangan panitera pengganti.

“Sekarang kenaikan ini masih terus dibahas oleh MA, Kemenpan, Sekneg, Kemenkeu. Dari hari ke hari kita rapat-rapat terus. Nantinya, kemungkinan rumusannya akan dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah,” katanya. (fuadudin/mg17/hkml/gatot/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.