Bupati Pandeglang Dihadiahi 14 Rekomendasi

PANDEGLANG,SNOL— Rapat paripurna penyampaian rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Akhir Tahun Anggaran 2013, molor sekitar 1,5 jam dari jadwal yang ditentukan sebelumnya. Hal itu disebabkan karena jumlah anggota dewan yang hadir dalam rapat saat itu belum kuorum.

 Rapat paripurna yang dijadwalkan pukul 09.00 WIB, baru dibuka oleh Ketua DPRD Pandeglang Roni Bahroni pada pukul 10.30 WIB, setelah kehadiran anggota dewan memenuhi kuorum yaitu ½ plus 1 dari total jumlah anggota DPRD setempat sebanyak 50 orang. Mereka merupakan perwakilan masing-masing Fraksi di DPRD, yaitu Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PPP, Fraksi PBB, Fraksi Hanura Plus, Fraksi Akir dan Fraksi PKS.

Dalam laporannya, juru bicara Pansus LKPj HM Yusuf menyatakan, setelah melalui proses pembahasan panjang dan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku, akhirnya Pansus merekomendasikan beberapa hal untuk disampaikan kepada Bupati sebagai Kepala Daerah.

Rekomendasi dimaksud antara lain, DPRD menilai belum konsistennya Pemkab dalam menerapkan visi-misi daerah, indikatornya terlihat dari masih banyaknya persoalan terkait pengelolaan dan pengendalian objek wisata. Untuk mewujudkan Kabupaten Pandeglang sebagai daerah unggulan dibidang agro bisnis dan agro wisata, masih jauh dari harapan.

“Kami menilai, optimalisasi potensi kepariwisataan yang ada, hanya beberapa saja yang baru dikelola. Minimnya anggaran kepariwisataan dan perencanaan yang kurang matang,” kata Yusuf, Senin (28/4).

Selain itu, disiplin anggaran dan tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menghindari adanya penyimpangan dan pembebanan penggunaan anggaran. Belanja kegiatan, hendaknya diorientasikan pada kegiatan yang memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil, perlu diberikan anggaran yang rasional dan proporsional dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan. Sehingga, penggalian dan pemberdayaan potensi daerah bisa benar-benar terlaksana dengan baik.

“Kami juga berharap, pengelolaan asset daerah segera dituntaskan, untuk menghindari asset daerah hilang atau diakui/digugat oleh pihak lain,” ujarnya.

Dalam laporannya, ada sekitar 14 poin rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada Kepala Daerah. Mayoritas poin-poin dimaksud, menyoroti kinerja capaian target PAD, pengelolaan keuangan dan asset daerah, serta pemberdayaan potensi daerah untuk perkembangan dan peningkatan APBD.

Hasil akhir daripada laporan Pansus LKPj itu, ditandatanganinya berkas laporan Pansus oleh Ketua DPRD Roni Bahroni dan tiga orang unsur Pimpinan (para wakil ketua) diantaranya Tengku Abdurahman, Ramjani Soegiri dan Eri Suhaeri, disaksikan Bupati Erwan Kurtubi dan Wakil Bupati Heryani.

Bupati Erwan Kurtubi menyadari, dalam penyelenggaraan pembangunan yang telah dilaksanakan masih terdapat kekurangan. LKPj Kepala Daerah akhir tahun 2013, menjadi nilai penting untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana hasil pembangunan yang telah tercapai.

“Kami meminta masukan, saran dan kritiknya, demi kelangsungan roda pemerintahan yang lebih baik ke depan,” imbuhnya. (mardiana/ jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.