SMK Penerbangan AIR Dilarang Terima Siswa Baru

Rektor UNIS : Pengelola Sekolah Harusnya Disanksi

TANGERANG,SN— Kabar kegagalan 19 siswa SMK Penerbangan Angkasa Insan Raya (AIR) Kota Tangerang mengikuti ujian nasional membuat praktisi dunia pendidikan bersedih. Rektor Universitas Syekh Yusuf (UNIS), Mas Iman Kusnandar mendesak Dinas Pendidikan Kota Tangerang memberikan sanksi tegas kepada pengelola sekolah atas peristiwa tersebut.

“Ini kejadian yang menyedihkan,” ujar Mas Imam saat dihubungi via telepon, Senin (28/9). Menurut Iman, dalam kasus ini, Dinas Pendidikan harus memberi sanksi tegas kepada pengelola sekolah karena telah merugikan masyarakat terutama anak didiknya.

“Kami sangat menghargai adanya kemauan masyarakat untuk turut berperan dalam dunia pendidikan, hanya saja jangan sampai justru merugikan masyarakat lainnya,” ujar pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Tangerang itu. Iman menjelaskan dinas pendidikan bisa bertindak tegas dengan memberikan sanksi kepada pengelola pendidikan berupa penghentian operasional kegiatan belajar mengajar.

“Apa yang dilakukan pengelola SMK tersebut, jelas merupakan bentuk pelanggaran Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) nomor 20 Tahun 2013 tentang pengelolaaan sekolah. Sehingga sudah sepantasnya dimintai pertanggungjawabannya,” ujar Iman. Selain itu pemerintah harus menyelamatkan para siswa yang gagal ujian agar bisa menyelesaikan pendidikannya.

“Saya pikir dinas pendidikan harus turun tangan menyelamatkan para siswa yang gagal UN tersebut. Memang untuk tahun ini jelas terlambat namun harus diupayakan agar ada solusi yang terbaik,” ujarnya.

Di tempat berbeda, Kepala Seksi SMA Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Ahmad Amarullah mengatakan, Dinas Pendidikan sampai sejauh ini masih sebagai me-diator sengketa sekolah dengan orang tua murid. Menurut Amarullah, Dinas Pendidikan tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan sekolah. Namun dia menegaskan, SMK Penerbangan Angkasa Insan Raya dilarang menerima siswa baru di tahun ajaran 2014/2015. Larangan itu berlaku hingga izin operasional sekolahnya keluar.

“Kalau sudah keluar baru kami izinkan untuk membuka penerimaan siswa baru,” ujar Amarullah setelah bertemu dengan Kepala Sekolah SMK AIR Ade Irawan, kemarin sore.

Siswa Kelas 3 Hanya 16 Pelajar

Kepala Sekolah SMK Penerbangan Angkasa Insan Raya, Ade Irawan mengatakan sebenarnya tidak ada persoalan antara sekolah dengan para siswa yang gagal ikut ujian nasional. Menurut Ade yang mengenakan kemeja kuning saat ditemui, persoalan ini seharusnya bisa diselesaikan dengan sekolah dan orang tua.

“Sebenarnya tidak ada masalah dengan siswa yang tidak mengikuti ujian. Justru yang bermasalah ini kan orang tua kelas 1 dan 2. Dari 19 siswa kelas 3, hanya 16 yang seharusnya ikut ujian nasional. Tiga lainnya sudah pergi sebelum UN,” ujarnya. Dia menanggapi pernyataan orangtua yang menyebutkan dipungut bayaran 2 juta rupiah untuk ujian nasional. Menurut penggemar olahraga Karate ini, tidak ada pungutan 2 juta rupiah untuk UN. Uang sebesar itu digunakan untuk proses persiapan pelaksanaan UN, mulai dari pengayaan, praktek-praktek, uji kompetensi, ujian akhir sekolah dan pembiayaan lainnya.

“UN itu kan gratis dari pusat,”ujarnya sembari tersenyum. Dia mengatakan, sekolahnya mengalami kesulitan pendanaan karena orangtua siswa hanya sedikit yang melunasi SPP setiap bulan secara tepat waktu. Itu menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar karena kebutuhan operasional seperti gaji tenaga pengajar dan yang lainnya tidak terpenuhi.

Saat dimintai keterangan tentang penambahan program licence selama 1 tahun kepada siswanya yang gagal UN, Ade menanggapi dengan tegas bahwasanya sekolah penerbangan itu berbeda dengan sekolah SMK lainnya. Dia menganggap SMK penerbangan AIR menambah 1 tahun program license adalah hal yang biasa.

“Cara mendidik kami juga berbeda, agak ketat,” katanya. Seperti diketahui, 19 SMK Penerbangan AIR di Kelurahan Koang Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang gagal mengikuti ujian nasional akibat sekolah mereka belum memiliki izin operasional. (hendra/mg14/gatot)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.