KPK Geledah Rumah Mewah di Alam Sutera

Terkait Kasus Dugaan Korupsi Mantan Dirjen Pajak

SERPONG,SN— Kawasan Serpong kembali didatangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini, komisi anti rasuah menggeledah sebuah rumah terkait pengembangan penyidikan kasus dugaan ko-rupsi dalam permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA), Jumat, (2/5) malam. Juru Bicara KPK, Johan Budi, mengungkapkan penggeledahan dilakukan di rumah Fredy di Jalan Sutera Harmoni V nomor 21 dan 23 Alam Sutera, Serpong, Kota Tangerang Selatan.

“Terkait kasus dugaan korupsi dalam permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA) dengan tersangka HP (Hadi Poernomo),” kata Johan di Jakarta, Jumat (2/5). Menurut Johan, penggeledahan masih berlangsung hingga malam hari. Sebelumnya, mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Hadi dijerat dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Jenderal Pajak 2002-2004. Hadi diduga menyalahi prosedur dengan menerima surat permohononan keberatan pajak BCA tahun 1999.

Kasus ini bermula pada 17 Juli 2003. Ketika itu, BCA mengajukan surat keberatan pajak atas transaksi nonperformance loan senilai Rp5,7 triliun kepada Direktur Pajak Penghasilan (PPh).

“Pada 13 Maret 2014, Direktur PPh mengirim surat pengantar kepada Dirjen Pajak HP. Surat itu berisi kesimpulan dari hasil telaah yang memutuskan menolak permohonan wajib pajak BCA,” kata Ketua KPK Abraham Samad. Satu hari sebelum jatuh tempo untuk memberikan keputusan final kepada keberatan BCA, 18 Juli 2004, Hadi Poernomo memerintahkan Direktur PPh dengan mengirimkan nota dinas. Hadi meminta agar mengubah kesimpulan wajib pajak BCA yang semula menolak menjadi diterima.

Hadi Poernomo kemudian menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) yang memutuskan menerima wajib pajak BCA. Setelah itu, Direktur PPh menyampaikan surat tersebut ke PT BCA. Menurut KPK, Hadi Poernomo membuat negara rugi Rp375 miliar. Hadi Poernomo menyatakan siap menjalani proses hukum di KPK.

“Saya sebagai warga negara Indonesia akan mengikuti penegakan hukum sesuai prosedur yang berlaku di KPK,” kata dia.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, Dirjen Pajak periode 2002-2004 itu dijerat pasal penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara. Dia terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.