Ratu Atut Mulai Diadili

JAKARTA,SN—Babak baru kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait Pilkada Lebak dengan terdakwa Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dimulai. Setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak 17 Desember 2013, Atut akan duduk di kursi terdakwa untuk diadili mulai hari ini, Selasa (6/5).

“Benar, besok sidang perdana tersangka RAC (Ratu Atut Chosiyah) untuk kasus pilkada Lebak,” kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi, Senin (5/5). Atut ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Desember 2013. Dia dijerat Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. KPK menduga Ratu Atut bersama-sama dengan adiknya, Tubagus Chaeri Wardhana, menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Akil Mochtar terkait pengurusan sengketa pilkada Lebak, Banten.

Gubernur perempuan pertama di Indonesia itu diduga sebagai pihak yang memerintahkan pemberian suap kepada Akil Mochtar. Diduga, pemberian suap untuk memenangkan pasangan bupati dan wakil bupati yang diusung Partai Golkar, yakni Amir Hamzah dan Kasmin Bin Saelan.

Kasus dugaan suap sengketa pilkada Lebak ini juga melibatkan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana Alias Wawan. Tiga hari setelah diumumkan sebagai tersangka, Atut ditahan KPK di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta.

Melalui pengembangan kasus suap sengketa pilkada Lebak, KPK menetapkan Atut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Politisi Partai Golkar ini juga disangka memeras anak buahnya terkait proyek-proyek di Pemrov Banten.

Secara terpisah, pengacara Atut, Tubagus Sukatma membenarkan kliennya disidang perdana di hari ini, Selasa (5/5). Menurut Sukatma, sidang perdana Atut akan berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB. Atut siap menghadapi pembacaan dakwaan.

“Ibu dalam keadaan siap untuk menjalani proses persidangan,” ucap Sukatma.

Atut Disidang, Rano Belum Plt Gubernur

Proses persidangan Atut Chosiyah akan berimbas kepada peralihan tampuk kekuasaan di Pemerintah Provinsi Banten. Atut yang selama ini masih mengendalikan pemerintahan dari balik jeruji akan dinonaktifkan begitu menyandang status terdakwa. Wakil Gubernur Banten, Rano Karno akan menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur Banten begitu Atut dinonaktifkan. Namun hingga kemarin, Pemprov Banten belum menerima surat penetapan Rano sebagai Plt Gubernur Banten.

“Sampai saat ini, biro pemerintahan belum menerima surat tersebut. Karena yang berhak menerbitkan itu Presiden melalui kemendagri,”kata Deden Apriandi, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten, kemarin. Masih menurut Deden, bahwa hingga kini, jalannya roda pemerintahan di Banten berjalan normal. Komunikasi Rano Karno selaku Wakil Gubernur dengan jajaran di bawah nya berjalan dengan baik. Bahkan, di setiap acara kedinasan, Rano selalu menghadirinya.

“Dasar penonaktifan didasarkan pada register pengadilan. Nanti berdasarkan register, kemendagri membuat surat penon aktifansementara,” kata Deden Apriandi.

Secara terpisah, Ketua Komisi I DPRD Banten, Agus Wisas mengatakan untuk mengisi jabatan gubernur, wagub harus menunggu keputusan hukum tetap.

“Memang mekanisme nya Rano nanti jadi Plt Gubernur,” kata Wisas melalui BBM Senin (5/5). Wisas juga menghimbau seluruh jajaran SKPD dan perangkat pemerintahan Provinsi Banten menghormati keputusan hukum sehingga tidak ada lagi dualisme kepemimpinan.

“Saya merasa bergembira karena Banten tidak lagi dikendalikan dari jeruji besi, “ ungkapnya. (mg11/gatot/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.