Panitia Mukota Kadin Cilegon Dipolisikan

CILEGON,SNOL—Panitia Musyawarah Kota (Mukota) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon tahun 2014, dilaporkan kuasa hukum Sahruji, salah satu kandidat Ketua Kadin ke Polda Banten, Senin (5/6) kemarin. Panitia diduga kuat telah melakukan upaya penipuan serta penggelapan yang terstruktur dan masif pada pelaksanaan Mukota Kadin yang tertunda beberapa waktu lalu.

Salah seorang kuasa hukum Sahruji, Agus Surahmat, menilai panitia Mukota telah secara sengaja melakukan tindakan penipuan dan penggelapan. Fakta yang dibeberkan Agus adalah ketidakjelasan penggunaan uang pendaftaran calon Ketua Kadin Cilegon sebesar Rp100 juta.

“Uang Sebesar Rp100 juta sebagai salah satu persyaratan calon Ketua Kadin yang seharusnya dipergunakan dalam pelaksanaan Mukota, tetapi dana tersebut diduga tidak dipergunakan sebagaimana maksud dan tujuan semula,” ujar Agus.

Terkait pelaksanaan Mukota lanjutan yang menurut panitia telah digelar di Hotel Anyer Palaso, kuasa hukum yang berkantor di Jl Terusan PCI Perumnas Blok E22 No 29 Kota Cilegon tersebut menganggap hanya rekayasa semata. Ini karena tidak ditemukan cukup bukti adanya pelaksanaan Mukota Kadin di tempat tersebut. Selain itu, ada pernyataan yang kuat dari pengelola Hotel Anyer Palaso Hendra Wijaya, yang tidak membenarkan adanya Mukota di tempatnya bekerja.

“Berdasarkan atas fakta, tidak ditemukan cukup bukti telah dilaksanakan kegiatan Mukota Kadin di Anyer Palazo dan diduga bahwa kegiatan itu hanyalah rekayasa yang seolah-olah benar,” bebernya.

Agus mensinyalir ada dugaan manipulasi tanda tangan peserta Mukota Kadin lanjutan yang seolah-olah hadir, padahal tidak. “Tanda tangan sejumlah anggota Kadin Cilegon juga diduga dimanipulasi. Ini karena kami mendapat banyak pengakuan dari pihak yang disebutkan mengikuti Mukota Kadin lanjutan dan menandatangani daftar hadir, ternyata tidak hadir dan tidak menandatangani daftar hadir sebagai peserta Mukota Kadin lanjutan di Anyer Palazo,” ujarnya.

Merasa ditipu oleh panitia Mukota, akhirnya Agus dan 3 kuasa hukum Sahruji lainnya yaitu Abu Ahmadi, Bahrul El Anshor dan Sehabudin, melaporkan panitia ke Polda Banten dengan tuntutan penggelapan dan penipuan dengan melawan hukum, seperti yang diatur dalam KUHP pasal 372 dan 378, serta pasal 263 dan 266 tentang keterangan palsu. (mg-13/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.