Mau Rotasi, Rano Harus Konsultasi

Meski Memiliki Kewenangan sebagai Gubernur

JAKARTA,SNOL— Rano Karno akhirnya ‘mewarisi’ kewenangan Atut Chosiyah terhitung Jumat (9/5) seiring langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani Surat Keputusan (SK) Presiden tentang pemberhentikan sementara Atut sebagai Gubernur Banten.

“SK pemberhentian Bu Atut sudah ditandatangani Presiden, SK Presiden Nomor 28/P/2014,” ujar Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri, kemarin. Gamawan meneruskan bahwa dengan demikian, posisi Atut kini langsung dijabat oleh Wakil Gubernur Banten Rano Karno. Demikian juga dengan kewenangan yang dimiliki Atut sebelumnya, kini berpindah tangan ke Rano.

Dia menjelaskan bahwa Rano sudah tidak punya hambatan lagi untuk menjalankan tugas-tugas serta kewenangan selayaknya gubernur. Termasuk juga kewenangan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis di wilayahnya.

“Iya Rano akan menjalankan tugas-tugas sebagai gubernur secara penuh,” tegas Gamawan. Namun, untuk kebijakan melakukan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan bagi pegawai di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov), Gamawan masih meminta Rano untuk berkoordinasi dengan dirinya.

“Itu kan soal konsultasi. Kalau mau konsultasi dengan Kemendagri. Tapi secara sepenuhnya juga bisa ditandatangani Rano. Tapi seharusnya memang konsultasi,” ucap dia. Sebelumnya, Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Hubungan Antarlembaga Reydonizar Moenek men-gatakan bahwa Rano belum ditetapkan sebagai gubernur definitif hingga keputusan pengadilan terhadap kasus Atut telah berkekuatan hukum tetap (incrahct).

“Belum jadi gubernur definitif, artinya masih wakil gubernur yang menjalankan tugas gubernur. Baru bisa jadi gubernur definitif jika putusan (kasus Atut) incracht, artinya sudah melalui banding, kasasi, dan Pengajuan Kembali (PK),” terang Reydonizar yang akrab disapa Donny tersebut. Gamawan sendiri telah menandatangani surat usulan penonaktifan Atut kepada presiden pada Selasa (6/5) kemarin. Usulan tersebut disampaikan Gamawan setelah perkara Atut terkait dugaan suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Banten, mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. (dod/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.