Terdakwa Korupsi KPRS Cabut Kasasi

SERANG,SNOL—Muluk Adi Dorojatun, terpidana 4 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS) Mikro Bersubsidi Perumahan dari Kemenpera Tahun 2008 senilai Rp1,7 miliar, mencabut pernyataan kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Pencabutan tersebut berdasarkan Surat Pernyataan pencabutan Kasasi melalui Rumah Tahanan Negara Klas II B Serang, dengan surat pengantar tertanggal 2 Mei 2014 Nomor W12.RB.PK.01.01.01-868 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, kemudian diteruskan ke Kejari Serang.

Dengan dicabutnya kasasi, terpidana akan segera diekskusi untuk menyatakan kasus tersebut incrach. Kejari Serang menyatakan akan segera melakukan eksekusi terhadap terpidana yang sudah ditahan di Rutan Serang sejak perkaranya bergulir.

“Muluk mencabut kasasi. Ya, berarti incrach, kami akan persiapkan untuk pelaksanaan eksekusi,” kata Kasi Pidsus Kejari Serang, Triono Rahyudi, Jumat (9/5).

Diterangkan Triono, diduga Muluk mencabut kasasi, karena kehawatiran hukumannya akan naik, mengingat banding di Pengadilan Tinggi dalam perkara tersebut menguatkan putusan PN Serang yang menghukum 4 tahun penjara.

Dimana sebelumnya, Muluk melakukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor pada PN Serang yang menjatuhkan hukuman selama 4 tahun penjara dan dikuatkan oleh putusan PT Banten.

Selain pidana penjara, Muluk juga dibebankan denda senilai Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti (UP) senilai Rp495 juta subsidair 10 bulan.

Muluk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi sebagaimana dakwaan primair yakni pasal 2 ayat (1) jo pasal 15 jo pasal 18 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Muluk dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama Ketua Koperasi Irama Tunggal Kecamatan Pontang, Subhan.

Seusai pembacaan dakwaan, terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan akan menyampaikan nota keberatan (ekspesi) pada sidang pekan depan.

Sekedar diketahui, sekitar Januari 2008, Muluk Adi Dorojatun bertemu Achmad Rozi di Desa Caringin Bogor dan memberikan informasi kepada Rozi, Kemenpera sedang dilaksanakan program subsidi pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS mikro bersubsidi. Kemudian, terdakwa meminta Rozi menyampaikan informasi tersebut kepada koperasi-koperasi yang berada di Banten.

“Selanjutnya, sekitar Februari 2008, Ahmad Rozi dengan Muluk datang ke kantor KPRI Irama Tunggal Kecamatan Pontang dan terdakwa menjelaskan kepada pengurus dan pengawas KPRS Irama Tunggal. Termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi agar mendapat dana tersebut. Muluk menyampaikan dalam pengurusan dana tersebut, dirinya meminta fee 30 persen dari jumlah dana dicairkan,” ungkap Sih Kanthi, SH.

Kemudian dalam pelaksanaannya, terdakwa Muluk memberikan contoh company profile koperasi untuk menjadi lembaga penerbit kredit dari koperasi lain yang sudah disetujui Kemenpera. Namun, karena KPRI Irama Tunggal tidak memiliki dana pokok pinjaman, terdakwa Muluk menyarankan, akad perjanjian hanya persyaratan administratif untuk mendapatkan dana.

Berdasarkan saran terdakwa Muluk, Subhan menyuruh saksi Yunan Hilmiyanto, Saufi Alhabibi, dan Abdul Kholiq membuatkan akad perjanjian pembiayaan seolah-olah anggota KPRI Irama Tunggal menerima pinjaman/kredit rehabilitasi rumah. “Padahal, dana itu tidak pernah diberikan kepada anggota koperasi,” ungkapnya.

Selanjutnya, dana cair masuk rekening KPRI Irama Tunggal senilai Rp1,7 miliar. Namun, faktanya para anggota tidak menerima dana sebagaimana ketentuan. (fuadudin bagas/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.