MK Tak Lagi Tangani Sengketa Pilkada

JAKARTA, SNOL—Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan untuk menghapus kewenangan Mahkamah menangani sidang sengketa hasil pemilu kepala daerah. Gugatan atau uji materi ini diajukan oleh empat pemohon yang tergabung dalam Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, serta Joko Widarto dan Achmad Saifudin sebagai penggugat perseorangan.

“Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Mahkamah Konstitusi akan tetap menggelar sidang PHPU kepala daerah sampai ada undang-undang pengganti,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dalam persidangan, Senin, (19/5).

Dalam gugatannya, para pemohon menyatakan hak konstitusionalnya terganggu dengan berlakunya Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Para pemohon menilai pada Pasal 29 ayat 1 huruf e Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan tugas Mahkamah hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jika Mahkamah juga menangani sengketa pemilu kepala daerah sesuai yang tercantum pada Pasal 236C Undang-Undang Pemerintah Daerah, kewenangan itu mengalihkan tugas pokok Mahkamah Konstitusi. Karena itu, penggugat meminta Mahkamah menghapus kewenangan itu. Dengan demikian, sidang sengketa pemilihan umum kepala daerah dialihkan ke lembaga lainnya.

Namun putusan MK ini tidak bulat, tiga hakim konstitusi menentang keras putusan itu. Ketiga hakim konstitusi itu adalah Ahmad Fadhil, Anwar Usman dan Arief Hidayat. “Penyelenggara adalah KPUD yang secara hierarki bagian KPU. Secara otomatis bersifat nasional, tidak seperti sebelumnya penyelenggara adalah DPRD. Jadi memenuhi unsur keempat itu. Maka pilkada langsung dalam perspektif lebih luas dapat dikonstruksikan sabagai pemilu, pasal 22e UUD 45,” kata Fadhil dalam dissenting opinion yang dibacakan di sidang terbuka di gedung MK.

“(MK mengadili sidang gugatan pilkada) Adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena bagian dari pemilu. Maka sengketa pilkada adalah sengketa pemilu,” ujar Fadil. Namun pendapat 3 hakim konstitusi itu kalah suara oleh 6 hakim konstitusi lainnya. Alhasil, MK tidak lagi mengadili sengketa pilkada. Adapun perkara yang telah ada akan diselesaikan hingga ada UU baru. (jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.