Satpol PP dan BPPT Dituding Pilih Kasih

Mahasiswa Desak Penutupan Waralaba Bodong

PANDEGLANG,SN— Puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan Satpol PP, Senin (19/5). Massa menilai kedua instansi tersebut lemah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Serta mendesak kedua instansi tersebut menutup waralaba bodong, serta mengkaji ulang izin operasi PT Beton Jaya (BJ) di Kecamatan Pagelaran.

Massa dari Front Aksi Mahasiswa (FAM) Pandeglang dan Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Cibaliung menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang lemah dalam menegakkan Perda Nomor 12/2010 tentang pendirian toko modern, waralaba dan mini market. Serta Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 28/2011 tentang teknis pendirian waralaba di Pandeglang. Akibatnya waralaba menjamur di wilayah tersebut, seperti di Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung yang dianggap merugikan pedagang kecil. Bahkan sebagiannya diduga tak memiliki izin resmi.

Demonstran juga membakar ban bekas sebagai bentuk kekecewaan dan kesal terhadap sikap pemerintah. Mahasiswa meminta BPPT dan Satpol PP untuk memberikan penjelasan atas lokasi waralaba yang ada, serta menutup waralaba dan tempat usaha yang tidak memiliki izin. Selain itu, mahasiswa juga meminta Pemkab meninjau dan mengkaji ulang keberadaan PT BJ di Kecamatan Pagelaran.

Saat aksi berlangsung massa sempat mendorong-dorong pagar BPPT hingga nyaris ambruk. Aksi itu sempat diredam oleh petugas keamanan yang berjaga dilokasi. Usai meneriakan tuntutannya di kantor BPPT, pendemo bergeser ke kantor Satpol PP untuk meneriakan tuntutan yang sama. Mereka mendesak Satpol PP untuk menegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Perda dan Perbup.

“Harga mati, tutup PT Beton Jaya dan waralaba yang melanggar aturan. Karena sudah merugikan masyarakat serta berdampak negatif terhadap pembangunan daerah,” ujar Edi Santoso, Koordinator aksi, Senin (19/5).

Edi menilai BPPT dan Satpol PP untuk lebih berpihak kepada masyarakat. Seharusnya sebelum izin operasional dan semua dokumen perizinan ditempuh, kedua instansi tersebut tegas dan tidak membiarkan sebuah waralaba atau perusahaan tertentu beroperasi. “Kalaupun itu terjadi, tentunya pihak terkait bisa mengambil tindakan tegas dengan menutup sementara atau memberikan peringatan keras,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Pandeglang, Mustandri mengatakan, pihaknya tidak pernah pandang bulu dalam menerapkan aturan. Kalaupun ada pelanggaran atau penyimpangan, maka pihaknya akan bertindak tegas sesuai prosedur yang berlaku. Ia juga membantah jika selama ini Satpol PP pandang bulu dan diskriminasi dalam mengambil tindakan.

“Waralaba di Sodong, di Cibaliung dan beberapa lokasi lainnya, pernah kami tutup. Namun setelah proses perizinannya selesai, maka mereka boleh beroperasi. Sepengetahuan kami, untuk waralaba di Sodong, Cibaliung dan PT Beton Jaya, semuanya sudah mengantongi perizinan. Kami akan berkoordinasi kembali dengan BPPT untuk memastikan dokumen perizinannya,” pungkasnya. (mardiana/aditya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.