Zaenal Aktor Korupsi Dana Hibah

Terancam Dicopot dari Kadis

SERANG,SN— Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten mulai membeberkan peran tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah bantuan sosial Pemprov Banten tahun 2010 dan tahun 2011, Rabu (21/5). Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Banten, Zaenal Muttaqien (ZM) disebut-sebut sebagai aktor utama kasus korupsi yang me n y e b a b k a n negara mengalami kerugian 7,6 miliar rupiah itu.

“Saat ini kita baru dapat sampaikan peran ZM pada kasus dana hibah Pemprov Banten 2011-2012. Dia adalah aktor utama dan aktor intelektualnya,” ungkap Kasi III Intelijen Kejati Banten, Eddy Sumarman, kemarin. Eddy juga mengungkapkan, dana hibah sebesar Rp7,6 miliar itu adalah total kerugian negara dari total seluruh dana hibah 2011-2012 Pemprov Banten yang mencapai Rp629

 miliar. Hal ini berdasarkan perhitungan sementara tim audit penyidik Kejati Banten. Meski demikian pihaknya belum dapat menyimpulkan lebih jauh peran dari masing-masing tersangka yang terjerat kasus tersebut.

“Mengenai posisi enam tersangka lainnya yakni YMS, WH, DS, SH, SA dan AS, masih didalami tim penyidik,” jelas Eddy. Saat ditanya akankah ada tersangka baru dalam kasus tersebut, Eddy tidak membantahnya. Dia menjelaskan tim penyidik Kejati Banten masih mendalami dan sangat memungkinkan akan adanya tersangka baru.

“Kemungkinan tersangka bisa bertambah, jika alat bukti sudah mencukupi maka dalam beberapa waktu ke depan Kejati akan mengumumkan tersangka baru,” kata Eddy. Dia juga memberi sedikit bocoran bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan penggeledahan terhadap sejumlah yayasan dan lembaga sosial yang menerima dana hibah tersebut. “Beberapa waktu ke depan kita juga akan menggeledah beberapa yayasan, untuk waktunya belum ditentu-kan,” pungkasnya.

Menyusul penetapannya sebagai tersangka, Zaenal Mutaqin terancam dicopot dari jabatanya sebagai Kepala DPPKD Banten. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintahan. Pintu untuk dirinya duduk sebagai Sekda Banten sebagaimana yang diusulkan Ratu Atut juga akan melayang.

Asisten Daerah (Asda) III Pemprov Banten, M Yanuar, Rabu (21/5) mengatakan, pe-nonaktifan jabatan sebagai kepala dinas berlaku secara umum bagi siapapun pejabat yang tersandung hukum. “Ini kan beliau (Zenal Mutaqin) masih dugaan, jadi kalau sekarang masih tetap menjabat. Tapi kalau memang sudah ada tahapan selanjutnya misalkan ada penahanan, baru bisa dilakukan penonaktifan,” terangnya. Pencopotan jabatan Zenal Mutaqin, dapat dilihat dari sejumlah penonaktifan jabatan sebelumnya yang sudah dilakukan terhadap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Transmigrasi), Erik Syehabudin.

“Yang memutuskan penonaktifan dan menunjuk penggantinya sebagai Pelaksana tugas (Plt) adalah pimpinan dalam bentuk surat keputusan (SK),” ungkapnya.

Sementara itu, Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Banten masih tetap mempertahankan posisi Zaenal Mutaqin sebagai Ketua PWNU Banten. “Baru tahu dari koran dan belum melihat dan bertanya langsung kepada yang bersangkutan,” kata Sekretaris PWNU Banten, Endad Musadad, kemarin.

Ia menjelaskan, dalam waktu dekat unsur pimpinan PWNU Provinsi Banten akan melakukan pertemuan khusus. “Kita (pengurus PWNU Banten, red) akan kumpul membehas persoalan dan perkembangan yang menyangkut NU di luar,” jelasnya.

Zaenal Mutaqin, kata Endad, masih bisa mengklarifikasi terkait statusnya sebagai tersangka kasus dana hibah. “Belum konfirmasi (dari Zaenal Mutaqin, red). Jika terbukti bersalah, PWNU Banten sesuai AD/ART PWNU Banten akan mengadakan rapat pleno,” ungkapnya. Endad sendiri mengakui, bahwa NU Banten pernah menerima dana hibah dari Pemprov Banten sebesar Rp1,5 miliar pada 2013 lalu. “Pernah dapat tahun lalu,” akunya.

Suasana kantor DPPKD Banten sendiri terlihat sepi kemarin. Pegawai DPPKD tidak terlihat seperti biasanya. Sejumlah staf pulang lebih awal sebelum pukul 16.00 WIB.

Diberitakan sebelumnya, Kejati Banten menetapkan tujuh tersangka dalam kasus pe-nyalahgunaan dan penyaluran dana hibah Provinsi Banten tahun 2011-2012 dengan nilai masing-masing Rp4,1 miliar dan Rp3,5 miliar dengan total Rp7,6 miliar.

Penyidik Kejati juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Biro Kesra, Setda Pemprov Banten dan Kantor DPPKD Provinsi Banten. Penggeledahan dilakukan untuk mencari sejumlah dokumen-dokumen yang terkait penyaluran dana hibah Tahun 2011-2012. (bagas/ned/rus/igo/gatot/bnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.