Polemik Dirum BUMD Tangsel Dibawa ke PTUN

SERPONG,SNOL—Polemik penunjukan Sudarso sebagai Direktur Umum PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PT IPTS), badan usaha milik daerah milik Pemkot Tangsel segera dibawa ke PTUN. Pelantikan Sudarso dinilai melanggar hukum karena dilakukan saat masih berstatus sebagai anggota DPRD Tangsel. Demikian diungkapkan Direktur Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi.

“Seharusnya yang bersangkutan secara gentle mundur dari jabatanya di anggota DPRD Kota Tangsel, baru maju mencalonkan diri sebagai direksi perusahaan BUMD setempat,” tuturnya, Minggu (25/5). Tak hanya itu, seharusnya Pemkot Tangsel juga segera mencoret dan membatalkan penunjukan politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu demi hukum. Sebab amanat tersebut telah diatur dalam produk hukum di tingkat nasional dan domestik.

“Ini seperti tidak ada itikad baik di kedua belah pihak, makanya tak menutup kemungkinan, saya akan bawa kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” tegas Jandi. Menurut Jandi, sangat jelas aturan yang menyebutkan larangan adanya rangkap jabatan bagi pejabat dan kader partai politik di struktural organisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kenyataannya, ketika ikut dan dinyatakan lolos seleksi, Sudarso masih tercatat sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Tangsel. Oleh karena itu, tambah Jandi, dokumen penerbitan Keputusan Walikota Tangsel Nomor: 5383/Kep 56-HUK/2014 Tentang Pengangkatan Direksi Pertama PT PITS, akan diserahkannya ke PTUN Provinsi Banten.

“Ya, saya akan bawa itu semua buktinya. Kami ingin menuntut pembatalan pengangkatan Sudarso sebagai Direktur Umum PT PITS,” tegasnya. Rangkap jabatan direktur BUMD diduga kuat telah melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang BUMD pada pasal 13. Kemudian melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 27 dan 28, serta Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang BUMD Kota Tangsel. (pramita/gatot)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.