Lelang di LPSE Molor kok Dibilang Wajar

SETU,SNOL—Walau telah disahkan sejak Maret 2013 lalu, , pelaksanaan Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) paket pekerjaan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel), hingga akhir Mei ini belum juga digelar.

Namun begitu anehnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), anggap wajar keterlambatan LPSE)yang dilakukan Pemkot setempat.

“Karena telat saat pengesahan APBD 2014, maka berdampak juga pada keterlambatan pelaksanaan lelang. Wajar lah,” ungkap Ketua DPRD Kota Tangsel, Bambang P.Rachmadi, akhir pekan lalu.

 Menurutnya, saat ketuk palu di awal Maret masih ada tahapan evaluasi di Provinsi Banten kemudian dibahas kembali di DPRD Kota Tangsel.Maka, anggaran pada saat itu baru bisa dipakai pada April. Sehingga wajar, pengadaan yang sifatnya harus dilelangkan secara elektronik, juga mengalami keterlambatan.

Meski menganggap bukan hal yang serius, Bambang mengaku, dewan juga tengah mengawasi Pemkot Tangsel. “Meski telat, tiap SKPD tidak boleh berleha-leha. Tak boleh ada kegiatan atau program kerja kepada masyarakat yang sifatnya tertunda atau belum dikerjakan. Kami mengawasi itu,” ujar pria yang berasal dari Fraksi Demokrat itu.

Menurut Bambang, keterlambatan LPSE ini baru pertama kalinya terjadi setelah lima tahun dia memimpin kursi dewan. “Baru satu kali ini kejadian, di bulan Maret belum ada satupun kegiatan dari APBD. Baru kali ini saja,” ucapnya sembari menggelengkan kepala.

Sementara itu Pengamat Kebijakan Publik dari UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Zaki Mubarak sangat menyayangkan adanya keterlambatan LPSE ini. Menurut Zaki, keterlambatan ini tidak lepas dari kinerja Pemkot Tangsel yang mulai tak efektif.

Zaki menjelaskan, seharusnya, sampai kuartal kedua ini, Pemkot Tangsel mempunyai program kerja atau pengadaan barang yang sudah selesai. Namun karena telat, maka tak menutup kemungkinan, proses lelang akan bertumpuk pada satu waktu, sehingga membuat tiap SKPD dipaksakan untuk bekerja ekstra keras.”Dan ujung-ujungnya, pekerjaan akan menumpuk diakhir tahun atau ABT,” ujar Zaki, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (27/5).

Kalaupun Pemkot mengutarakan proses lelang akan dilaksanakan di bulan Juni, Zaki mempertanyakan, mengapa sampai bulan ini tak ada pengumuman pembukaan lelang kepada masyarakat baik lewat media massa, atau minimal di website resmi Pemkot Tangsel. “Seharusnya pengumuman proses lelang dilakukan 1-2 bulan sebelum pelaksanaan. Sehingga, memungkinkan siapapun mendaftar di dalamnya,” tutur Zaki.

Kalau sudah seperti ini, justru Pemkot Tangsel terkesan bertujuan untuk mengecilkan jumlah peserta dan memenangkan pihak tertentu. “Masyarakat butuh transparansi dari Pemkot. Jangan sampai ada kekecewaan dan menimbulkan prasangka buruk pada masyarakat,” pungkas Zaki.

Sebelumnya, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany menuturkan, pihaknya mengalami keterlambatan dalam proses LPSE. Sebab, ada beberapa SKPDnya yang sampai kemarin belum menyerahkan Rencana Umum Pengadaan (RUP).  Jadi baru bisa diselenggarakan Juni ini,” ujar Airin. (pramita/hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.