Ribuan Guru Honorer Banten Ancam Golput

SERANG, SNOL—Ribuan tenaga honorer di Banten yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Banten menggelar aksi unjuk rasa menuntut kesejahteraan dan segera diangkat menjadi PNS di Alun-alun barat Kota Serang, Senin (26/5). Massa sebelumnya melakukan long march dari Stadion Ciceri menuju Pendopo Lama.

Ribuan guru yang didominasi menggunakan kendaraan roda dua menuju kantor Pendopo Gubernur Banten di Jalan Brigjen Syam’un Kota Serang. Para honorer berorasi dan membeberkan tuntutannya. Honorer sebelumnya memaksa  memasuki gedung untuk menarik tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pendopo. Beberapa tenaga honorer akhirnya bergabung dengan massa aksi.

Ribuan honorer di Banten mengancam akan golput alias tidak memberikan hak pilihnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Mereka kecewa dengan ketidakjelasan nasib mereka terutama soal pengangkatan menjadi CPNS dan gaji yang memprihatinkan. “Boikot Pilpres kawan-kawan kalau pemerintah tidak mau memberikan kejelasan nasib kita,” ujar salah satu orator honorer saat melakukan unjuk rasa di depan Pendopo Gubernur Banten.

Selain itu, honorer Banten juga menggugat gaji yang mereka terima sangat tidak manusiawi. “Masa kita hanya digaji Rp 150 ribu per bulan. Mana cukup untuk hidup. Itupun dibayar per tiga bulan sekali,” tuntut salah seorang demonstran.

Setelah melakukan orasi di Pendopo Lama,massa melanjutkan aksinya menuju kantor DPRD Provinsi Banten dan Dinas Kepegawaian Daerah Provinsi Banten yang berlokasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang Senin (26/05). “Setelah dari Gedung DPRD Banten kita akan melanjutkan ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten,” kata Ketua FPHI Banten Fahrurrozi.

Massa aksi yang berjumlah 1.200 orang mengancam akan memboikot pelaksanaan tes CPNS jalur umum. “Kita menuntut menolak tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) secara umum selama proses honorer belum diselesaikan. Nasib kami tidak pernah diperhatikan, sementara orang yang baru tidak berjuang malah diangkat PNS,” tutur Ozi sapaan akrabnya.

Fahrurozi pun menuding bahwa telah terjadi perjokian dalam seleksi penerimaan CPNS skala nasional yang dilakukan oleh Kementerian Aparatur Negara (Kemenpan). Kemenpan menjanjikan penerimaan 30 persen CPNS, tetapi di Banten hanya 10 persen. Massa aksi akhirnya diterima oleh Wakil Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah dan Ketua Komisi I DPRD Banten Agus R Wisas di ruang serbaguna DPRD Banten. Dalam audiensi ini, perwakilan tenaga honor yang berjumlah 30 orang menyampaikan keluh kesahnya.

“APBD Banten triliunan, tapi tenaga honorer ada yang digaji Rp 150 ribu/bulan yang dibayar setiap 3 bulan,” kata Martin, perwakilan demonstran. Lain lagi dengan yang disampaikan oleh Junaedi. “Kita tidak akan berhenti melakukan aksi selama DPRD Banten dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten tidak menandatangani kenaikan gaji Honorer sesuai UMK kabupaten/kota,” katanya dengan nada kesal.

Hal ini pun di tanggapi oleh Agus R Wisas, Ketua Komisi 1 DPRD Banten yang membawahi pemerintahan. Dirinya menyatakan bahwa Komisi 1 sudah berusaha memperjuangkan ke Kemenpan. “Agenda Komisi 1 itu sudah lebih dari 3 kali bolak-balik ke Kemenpan untuk mengurus K1, K2, dan K3 honorer agar diangkat menjadi CPNS. Sudah menjadi skala prioritas Komisi 1 hingga akhir Agustus, hingga akhir masa bakti kita,” ungkap Wisas saat menerima perwakilan tenaga honorer. Dirinya menjelaskan bahwa permasalahan honorer belum selesai, karena reformasi birokrasi di negara kita belum total untuk dibenahi. (mg11/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.