Anggota DPR Masuk Kloter Tersangka

JAKARTA, SNOL— Istilah kloter tersangka yang disebut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dalam pengusutan dugaan korupsi penyelenggaraan Haji 2012-2013 tampaknya tidak hanya diisi oleh eksekutif. Para legislator di Senayan juga terancam masuk dalam kloter tersebut. Tinggal menunggu waktu siapa yang ikut dalam rombongan itu.

Adnan mengatakan, dalam kasus Haji sebenarnya sudah cukup gamblang. Mereka yang dimintai pertanggungjawaban memang tidak hanya dari eksekutif, tetapi dari legislatif juga. Namun, untuk pintu masuknya memang melalui penetapan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) sebagai tersangka. “Ada anggota DPR, ada pejabat,” ujarnya.

Namun, seperti biasa dia tidak bisa memberikan data dengan jelas siapa anggota parlemen yang terancam menjadi tersangka. Begitu juga dengan komisi tempat anggota DPR culas yang ikut bermain dalam penyelenggaraan Haji 2012-2013. Saat ditanya apakah Komisi VIII yang bermitra dengan Kemenag, dia menggeleng.

“Jangan dilihat komisinya. Peserta tender, mengurus pemondokan, siapa saja yang tidak sesuai dengan aturan bisa kena. tunggu aja tanggal mainnya,” tutur Adnan.

Sebelumnya, Adnan menyebut segera ada teman bagi Suryadharma Ali yang menyandang status tersangka. Meski tidak menyebut nama, dia membenarkan kalau di Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama yang dipimpin Anggito Abimanyu telah melakukan kesalahan. Spekulasi bahwa Anggito akan menjadi tersangka, mencuat.

Adnan yakin pihaknya bisa menjerat beberapa pihak lagi selain SDA. Apalagi, amunisi untuk mencari sedikitnya dua barang bukti permulaan makin bertambah. Seperti dari data investigasi Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenag. “Itu salah satu masukannya. Sebab, aduan yang masuk cukup banyak,” jelasnya.

Di samping itu, pihaknya juga mendapat asupan data dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Dari lembaga pimpinan M. Yusuf itu, KPK bisa mendapat detil tentang aliran uang yang mencurigakan dari potential suspect kasus haji. Termasuk, kemungkinan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada para tersangka. “Itu termasuk bahan kami. (Soal TPPU) tunggulah,” kata Adnan.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Agama Agung Laksono juga turut menyoroti isu jatah kursi haji yang diberikan untuk kementerian dan DPR. Agung menilai, hal itu tidak sepantasnya dilakukan hanya karena jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Ia meminta agar para pejabat yang ingin berangkat ke tanah suci untuk mengikuti prosedur yang ada.

“Saya kira apa masih relevan jatah-menjatah. Jangan berperilaku seenaknya karena pejabat negara, tetap ikuti aturan. Jangan sampai rakyatnya bertahun-tahun mengantre, sedangkan pejabatnya bisa mengambil jatah. Itu tidak fair,” ujarnya.

Menurutnya, harus dipahami oleh seluruh unsur masyarakat bahwa kuota haji  Indonesia sangat terbatas. Masyarakat harus rela menganti hingga 15 tahun untuk bisa melaksanakan ibadah ke tanah suci. Karenanya, seyogyanya tidak disalah gunakan untuk jatah para pejabat. “Karena saking lama masa tunggu ini, sampai ada himbauan agar yang telah haji untuk tidak berangkat kembali,” tuturnya.

Melihat isu jatah kursi haji ini, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu berniat membuat surat edaran terkait larangan pemberian jatah kursi haji tersebut. Rencananya, surat tersebut akan diberikan pada setiap kementerian/lembaga, tak lupa akan diberikan pada para wakil rakyat di senayan.

Irjen Kemenag Mochammad Jasin menuturkan, Plt Menag Agung Laksono memimpin rapat internal Kemenag perdana kemarin. Rapat ini diantaranya membahas persiapan pelaksanaan haji 2014. Rapat ini diantaranya membahas persiapan akomodasi jamaah haji di dalam dan luar negeri. Tidak banyak informasi yang keluar dari rapat yang digelar di hari libur itu.

Wamenag Nasaruddin Umar menuturkan, pelaksanaan haji 2014 semakin dekat. “Meskipun sedang ada kasus, kami komitmen pelaksanaan haji 2014 ini harus lancar. Harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar pejabat yang digadang bakal menduduki kursi Menag sucara definitif itu.

Nasaruddin meminta masyarakat, khususnya calon jamaah haji yang masuk dalam porsi pemberangkatan tahun ini tidak resah. Dia mengatakan jajaran pimpinan Kemenag tetap kompak menyukseskan haji 2014. Dia menuturkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Kemenag sudah mengantisipasi potensi penyelewangan dalam pelaksanaan ibadah haji. (dim/mia/wan/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.