Mendagri Gugurkan 10 Calon Sekda Banten

Rano Diminta Lelang Ulang

SERANG,SNOL— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi memerintahkan kepada Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno, untuk melakukan pendaftaran ulang lelang terbuka pengganti Muhadi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) yang akan pensiun pada 1 September mendatang.

Perintah itu disampaikan melalui surat resmi bernomor 820/2542/SJ, Prihal Pengisian Jabatan di lingkungan Pemprov Banten, ditandatangani oleh Gumawan Fauzi dan ditujukan kepada Plt Gubernur Banten, tanggal 20 Mei.

Gamawan meminta Rano Karno agar mengulang tahapan lelang terbuka calon Sekda Banten sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Diawali dengan dibentuk panitia seleksi terlebih dahulu sebelum dimulai pendaftaran untuk calon Sekda.

Sebelumnya,  sebanyak 10 orang pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Banten telah mendaftarkan  sebagai calon Sekda. Mereka adalah Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD), Kurdi Matin, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Karimil Fatah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Cepi Swargi, Kepala Inspektorat Provinsi Banten Takro Jaka Rooseno, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Engkos Kosasih Samanhudi, Asisten Daerah (Asda) II Husni, Asda III M Yanuar dan tiga orang satf ahli gubernur yakni, Muhamad Basri, Roesdjiman dan Wahyu Wardhana.

Sementara Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Banten, Anwar Masud saat ditemui di ruang kerjanya Rabu (28/5) membenarkan adanya surat dari Mendagri yang meminta proses pengisian jabatan eselon I di Pemprov Banten dilakukan sesuai dengan UU 5 tahun 2014 tentang ASN. “Sesuai dengan pasal 114 di UU ASN, pengisian jabatan tinggi di Pemprov Banten harus dilakukan sesuai dengan tahapan dan mekanisme, seperti pembentukan panitia seleksi terlebih  dahulu,” katanya.

Ia menjelaskan, adanya surat resmi dari Mendagri, maka pendaftaran 10 calon Sekda Banten sebelumnya dianggap tidak berlaku dan harus memulai dari awal lagi dengan roses pembentukan panitia seleksi. “Tapi sampai dengan sekarang pembentukan panitia seleksi belum dilakukan, kami masih menunggu arahan pimpinan dulu,” ujarnya.

Apalagi untuk pengisian jabatan tertinggi dilingkungan Pemprov yang memerlukan kepanitiaan dibutuhkan anggaran. Dan sampai saat ini anggara untuk pengisian secara terbuka calon Sekda melalui mekanisme UU ASN belum dianggarkan di APBD murni tahun 2014 ini.

“Kami belum merinci lebih detail lagi kebutuhan untuk proses itu (pengisian calon Sekda Banten). Jadi belum tahu apakah kebutuhan untuk satu calon sekda memerlukan anggaran Rp9 atau Rp10 juta, karena ini harus dihitung secara cermat,” ungkapnya.

Namun yang pasti untuk kepanitiaan lelang  seleksi ada tim dari intenal dan eksternal. “Jumlahnya tidak sampai puluhan, kemungkinan kepanitiaan dari internal dan eksternalnya kemungkinan 50 persen,” tuturnya. (mg11/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.