Rano: Dana Hibah KNPI Cair Pasca Pilpres

SERANG, SN—Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten mendesak Pemprov Banten agar segera mencairkan dana hibah guna melaksanakan kegiatan kepemudaan di KNPI. Seminggu terakhir KNPI Provinsi Banten terus melakukan negosiasi dan meminta penjelasan kepada pihak terkait yakni ke Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Provinsi Banten Rabu lalu.

Bahkan Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Banten, Isaac Newton mendesak kepada Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno untuk mencairkan dana hibah bagi KNPI disertai lontaran ancaman melengserkan Plt Gubernur Banten akhir tahun ini jika KNPI tidak mendapat bantuan anggaran dari APBD Banten. “Saya akan memaksa Plt mundur dari jabatannya sebagai Plt Gubernur. Dia bukan orang Banten,” ucap Isaac. Pernyataan ini sendiri menjadi polemik.

        Ia menjelaskan, berdasarkan UU No. 40/ 2009 tentang Kepemudaan dan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2011 tentang Kewirausahaan, Kepelaporan, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan pada Pasal 50, pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan dukungan dana sesuai dengan kemampuan daerah.

        “Kalau tidak dapat itu pada akhirnya berdampak pada keterlambatan menjalankan program kerja masing-masing OKP. KNPI itu kan menaungi 102 OKP. Ini dana bukan untuk KNPI tapi untuk OKP,” ujarnya Dalam kesempatan itu,” ujar Isaac Kemarin. Terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, M Yanuar saat dihubungi mengatakan, proposal KNPI tidak masuk ke Pemrov Banten. “Setahu saya pada kegiatan di APBD murni ini memang dana hibah KNPI Banten tidak ada. Karena permohonan proposalnya tidak disampaikan ke kami. Sesuai aturan harus ada permohonan dulu, baru diproses,” katanya.

        Yanuar menerangkan, dana hibah dapat diterima oleh KNPI pada anggaran APBD Perubahan tahun 2014 jika ada permohonan. “Kalau ada proposalnya, saya jamin itu akan disetujui, apalagi sesuai dengan undang-undang, KNPI adalah organisasi yang diperbolehkan mendapatkan bantuan dari pemerintah setiap tahun berturut-turut,” ungkapnya.

        Sementara Plt Gubernur Banten, Rano Karno menjelaskan untuk dana hibah KNPI tidak ada pertimbangan apa-apa, mekanisme nya setiap tahun sama. “Saya hanya mengikuti saran KPK, yaitu mencairkan dana hibah usai Pilpres, hanya itu saja. Sabar lah satu minggu lagi juga udah Pilpres,” tutur Rano Jumat (27/6). Menanggapi KNPI yang tidak masuk dalam 40 lembaga kemasyarakatan dan Kepemudaan yang sudah ditandatangani SK Gubernur, Rano mengaku akan mengecek kembali. “ KNPI masuk kok, coba nanti saya cek lagi ya,” ujarnya singkat seraya langsung menaiki mobil.

        Informasi Yang dihimpun Satelit News, pada 10 Oktober 2013 KNPI mengirimkan surat permohonan bantuan dana hibah 2014 nomor 281/DPD-KNPI/BTN/V/2013 dan diterima Dispora Banten pada 6 November 2013. Selanjutnya, pada 30 Desember 2013, Dispora menyampaikan Daftar Usulan Rekomendasi Calon Penerima Hibah Tahun Anggaran 2014 sebanyak 103 Lembaga kepada Gubernur Banten melalui Nota Dinas Kadispora Banten Nomor 910/1012-Dispora/2013 dan DPD KNPI Banten masuk dalam daftar usulan tersebut. Namun dalam SK Gubernur nomor 978.3/Kep.23-Huk/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosisal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Banten tahun anggaran 2014. KNPI tidak tercantum di dalamnya. (mg11/made)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.