Undang-Undang Baru, Ormas Sweeping bisa Dibubarkan

JAKARTA,SNOL—Kekhawatiran masyarakat soal aksi ormas pada bulan Ramadan diyakini Mabes Polri bakal makin tereduksi. Tahun ini, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sudah mulai diaplikasikan. UU tersebut membatasi pergerakan ormas yang berupaya membuat kekacauan lewat aksi-aksinya.

Pihak Mabes Polri mengklaim jauh hari sudah mengingatkan ormas agar tidak melakukan sweeping saat Ramadan. “Mereka sebenarnya bertujuan untuk menjaga ketenangan di Bulan Ramadan, namun dengan cara melanggar UU,” terang Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Agus Rianto kemarin.

Salah satunya terjadi di Indramayu pada Jumat (27/6) lalu. sekelompok orang yang mengatasnamakan sebuah ormas bentrok dengan warga saat hendak merazia minuman keras di kabupaten tersebut. Polisi pun akhirnya berfungsi sebagai penengah antara warga dengan massa ormas.

Agus mengatakan, per tahun ini aturan hukum tentang ormas sudah mulai diberlakukan setelah disahkan pada pertengahan Ramadan tahun lalu. dalam UU tersebut, terdapat pasal yang mengatur tentang perilaku ormas. Yakni, pasal 21 dan 59.

“Pasal 59 (2) poin D menyebutkan, ormas dengan alasan apapun dilarang untuk menimbulkan kekerasan, mengganggu ketertiban, termasuk merusak fasilitas umum dan sosial,” ucapnya. Selain itu, pada poin E disebutkan pula jika ormas dilarang melakukan hal yang telah menjadi tugas dan kewenangan aparat penegak hukum. Berdasarkan pasal tersebut, maka polisi kini punya dasar hukum yang lebih kuat untuk menindak jika ada ormas yang melanggar aturan.

Agus mengingatkan, ormas yang tahun ini melakukan sweeping atau bahkan berbuat anarkistis bakal mendapat dua sanksi sekaligus. Sanksi pertama berlaku personal terhadap oknum anggota ormas yang terbukti melanggar pidana saat sweeping. “Oknum-oknum itu akan kami proses sesuai ketentuan pidana, melihat jenis pelanggaran yang dilakukan,” lanjut mantan Kabidhumas Polda Papua itu.

Sedangkan, sanksi untuk organisasinya akan diberikan oleh Kemendagri. Ancaman maksimumnya, ormas tersebut bisa dibubarkan. Agus menambahkan, dari tahun ke tahun aksi sweeping ormas menunjukkan tren penurunan. Pihaknya berharap tahun ini aksi sweeping bisa berkurang lagi. terlebih, setelah UU tersebut resmi diberlakukan.

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Didik Suprayitno berpesan agar setiap ormas dapat menjalankan segala aktivitasnya dengan damai. “Setiap ormas itu kan membawa tujuan dan visi misi di dalam kegiatannya untuk memajukan bangsa, budaya, dan agama. Yang penting jangan sampai mengganggu masyarakat dan merusak fasilitas publik,” kata Didik.

Bagi ormas yang masih membandel, lanjut Didik, pihaknya dapat mengambil langkah tegas salah satunya dengan penerbitan surat peringatan hingga tiga kali kepada ormas tersebut. Apabila surat peringatan tersebut tetap tidak diindahkan, Kemendagri melalui Ditjen Kesbangpol berwenang untuk mencabut status badan hukum ormas tersebut.

“Untuk membubarkan sebuah ormas itu butuh tahapan yang panjang hingga ke Mahkamah Agung (MA) dan meminta pertimbangan dari presiden,” terangnya.

Polres Metro Tangerang Larang Sweeping

Polres Metro Tangerang melarang keras organisasi masyarakat (ormas) melakukan razia atau sweeping di sejumlah tempat hiburan selama bulan Ramadan ini. Razia tetap akan dilakukan tapi oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan.

“Dalam aturannya memang ormas manapun tidak diperbolehkan melakukan aksi yang mengganggu ketenangan masyarakat menjalankan ibadah puasa dengan melakukan sweeping, kami akan tindak tegas,” tegas Kapolres Metro Tangerang Kombespol Riad melalui sambungan ponselnya, Minggu (29/6). Riad mengatakan, ormas tak perlu merasa resah, karena pihaknya sudah melakukan berbagai upaya dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas selama bulan puasa ini. Pihaknya terus melakukan razia dan meningkatkan intensitas patroli.

“Kami juga sudah lakukan sosialisasi kepada ormas tersebut untuk tidak melakukan razia atau sweeping. Dan kami juga menghimbau kepada pelaku usaha untuk menaati jam operasional di bulan ramadan,” ujarnya.

Selain itu, Polres Metro Tangerang juga akan melakukan pengawasan dan pengamanan tempat tinggal selama bulan Ramadan dan yang akan ditinggal mudik pada Lebaran Idul Fitri 1435 Hijriah nanti.

“Bukan hanya perumahan saja tetapi semuanya kita akan jaga. Hal itu sekaligus mengantisipasi terjadinya tindak kriminal yang dimungkinkan terjadi,” ungkapnya. Senada dengan pihak kepolisian, Kepala Kantor Kesbanglinmas Kota Tangerang, Habibullah juga melarang seluruh organisasi massa (ormas) Di Kota Tangerang untuk bertindak sewenang-wenang dengan melakukan penertiban (sweeping) selama bulan ramadan.

“Penertiban masyarakat serta lokasi seperti tempat hiburan yang melanggar aturan tersebut merupakan otoritas kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),” katanya.

Dia mengatakan pihak Kesbanglinmas Kota Tangerang bersama kepolisian akan bekerjasama untuk menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat. Menurutnya, di situasi kebutuhan yang meningkat seperti ini menjadi sangat rawan kehilangan dan kejahatan. Masyarakat juga diharapkan untuk lebih menjaga kewaspadaan dan menambah keamanan. (uis/byu/dod/gatot/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.