Pilkada Pandeglang Tak Boleh Diundur

SERANG,SNOL–Disaat Pemkab Pandeglang dibingungkan dengan pengalokasian anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Desember 2015 mendatang, Pemrov Banten memberi harapan dan membuka peluang siap membantu keuangan yang dibutuhkan.

Bantuan tersebut sifatnya stimulan saja, tidak seluruh kebutuhan Pilkada dicover oleh APBD Provinsi. Pemprov juga menegaskan bahwa jadwal Pilkada tak boleh diundur.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Mohammad Yanuar mengatakan, prinsipnya Pemprov siap membantu kebutuhan Pilkada Pandeglang. Dengan catatan, Pemkab mengajukan surat permohonan bantuan keuangan untuk Pilkada.

Dalam surat permohonan tersebut harus dijelaskan berapa kebutuhan kekurangan dan harus dirinci nominal kebutuhan dana Pilkada tersebut. Artinya, tidak seluruhnya biaya Pilkada Pandeglang dibebankan kepada Pemprov. “Misalnya kebutuhan Pilkada Pandeglang sebesar Rp 47 miliar, tidak mungkin biaya sebesar itu diajukan ke Pemprov semua,” kata Yanuar, Jumat (3/4).

Diakuinya, meski Pemkab Pandeglang berdalih tidak memiliki dana untuk Pilkada namun Pemkab harus tetap mengusahakannya, karena anggaran Pilkada disetiap Kabupaten/Kota merupakan tanggungjawab daerah yang bersangkutan. “Kita hanya bisa bantu, tapi tidak sepenuhnya,” tambahnya.

Disinggung soal nominal bantuan dana dari Pemprov Banten yang akan diberikan untuk Pilkada Pandeglang, Yanuar masih enggan berkomentar soal itu. Ia mengaku belum bisa berbicara banyak karena hingga saat ini juga Pemkab Pandeglang belum mengajukannya.

“Kalau ada ajuannya, tentu akan kita pelajari bersama dengan SKPD lain dan pimpinan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang,red),” tukasnya.

Apakah Pemprov Banten sudah melakukan komunikasi atau bertemu langsung baik dengan Pemkab maupun KPU Pandeglang? Yanuar mengaku sudah, namun ia tidak ikut pertemuan sampai beres. “Soal itu, silahkan bisa berkomomunikasi langsung dengan Bu Karo Pemerintahan Setda (Siti Maani Nina,red),” imbuhnya.

Kepala Biro Pemerintahan Setda Pemprov Banten Siti Maani Nina, hingga Jumat (3/4) sore belum bisa dimintai keterangannya. Saat dihubungi ponselnya, tidak aktif. Mantan Kepala Biro (Karo) Humas dan Protokoler Setda Pemprov Banten itu juga, tidak membalas layanan pesan singkat (SMS) yang dikirimkan wartawan Satelit News.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Kurdi Matin mengaku, Pilkada serentak diempat daerah di Banten pada Desember nanti, tidak boleh ada yang mundur dari jadwal. Karena, berkaitan dengan kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah yang terbatas kewenangannya, dibanding dengan kepala daerah devinitif.

“Nanti yang menjadi korban pasti warga di daerah itu,” ujar mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten ini.

Kurdi juga berharap, KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak, bisa memperhatikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di empat daerah tersebut. Karena, Pilkada juga tentu melibatkan aparat di desa, sehingga waktunya jangan sampai bersamaan atau hampir bersamaan. (ahmadi/mardiana/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.