15 Menit, Walikota Sampaikan Tiga Raperda

TANGERANG, SNOL—Tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) yakni tentang Bantuan Hukum, Perlindungan Anak dan Penataan serta Pemberdayaan PKL kemarin akhirnya diajukan dalam paripurna DPRD. Ketiganya diklaim merupakan bentuk perlindungan Pemkot kepada warga dalam memperoleh kesamaan hak dan perlindungan sebagai warga negara.

Dalam paripurna kemarin, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah menyampaikan, penjelasan tentang ketiga raperda yang dimaksud cukup singkat. Terhitung, secara keseluruhan pelaksanaan paripurna hanya berlangsung 15 menit. Tepat pukul 10.00 WIB, Walikota mulai berpidato dan tepat pada pukul 10.15 WIB, ia secara resmi menutup pidatonya.

      Dalam pemaparannya, Walikota mengatakan, ketiga raperda tersebut didasarkan dari tindaklanjut peraturan undang-undang di atasnya yang telah mengatur tentang ketiga raperda diusulkan kemarin. Raperda ini, katanya merupakan bentuk komitmen Pemkot dalam melindungi serta memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. “Setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak. Hak ini merupakan hak dasar manusia, berlaku dimanapun, kapanpun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi,” ujarnya.

      Ditambahkannya, melalui raperda ini, kedepannya Pemerintah Kota mampu memberikan jawaban penyelesaian atas permasalahan hak – hak warga terhadap keadilan dan mampu menjembatani kepentingan asasi warga untuk mendapatkan akses terhadap keadilan khususnya bagi yang tidak mampu secara ekonomi. Sementara, terkait Raperda Perlindungan Anak didasarkan kepada kondisi saat ini.

      Yang terjadi saat ini jelasnya, kebanyakan lembaga perlindungan anak hanya menitik beratkan kepada fase penanggulangan, bukan kepada akar permasalahan. Untuk itu, Pemkot dalam langkah awal sudah membentuk lembaga perlindungan anak untuk mengatasi permasalahan anak secara lintas sektoral.

      Sedangkan untuk Raperda Penataan dan Pemberdayaan PKL, jelasnya didasarkan untuk memberikan kesempatan kepada PKL guna berusaha, menumbuhkan PKL menjadikan usaha yang maju dan mandiri, serta mewujudkan cita-cita Pemkot dalam menjadikan kota yang tertib dan indah sesui dengan penataan lingkungan yang telah di rencanakan. “Raperda PKL untuk menata serta memberdayakan PKL agar usahanya dapat maju dan mandiri,” terang Arief.

      Ketua Pembuat Peraturan Daerah DPRD Kota Tangerang Yati Rohayati menambahkan, kemungkinan pada bulan ini, DPRD hanya akan membahas dua dari tiga raperda yang diajukan. “Yang saya dengar, yang dibahas terlebih dahulu hanya Raperda Perlindungan Anak dan Penataan PKL. Sedangkan Raperda Bantuan Hukum baru akan dibahas bulan depannya ,” jelasnya. Ketika ditanya apa yang melatarbelakangi hal tersebut, Yati menjelaskan hal itu terkait kebiasaan yang ada di dewan. “Biasanya dalam satu bulan memang hanya dua perda yang dibahas, jadi harus diundur satu,”pungkasnya. (mg28/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.