Dana Bansos Tahun 2015 Dipangkas

SERANG, SNOL–Dana bantuan sosial (bansos) tahun 2015, lebih kecil dibanding tahun 2014 lalu. Beredar kabar, dana bansos tersebut dikurangi lantaran menjadi salah satu temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banten TA 2014 lalu.

Informasi yang dihimpun dari Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Pemprov Banten, dana bansos untuk tahun 2014 sebesar Rp 10 miliar. Sedangkan, dana bansos tahun 2015 berkurang menjadi Rp 6 miliar.

Kepala Biro Perlengkapan Setda Banten, Irvan Santoso membantah, jika dana bansos dikurangi lantaran mendapat opini disclaimer dari BPK RI. Katanya, pengurangan dana bansos tersebut dikarenakan sudah dianggarkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten.

“Pengurangan dana bansos dan Pemprov dapat opini disclaimer hanya kebetulan saja,” kata Irvan, saat ditemui usai Sholat Jumat di Masjid Raya Al-Banteni, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (5/6).

Menurut Irvan, dana bansos tahun 2014 lalu tidak terserap sebesar Rp 1 miliar, dan dikembalikan ke kas daerah menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Pada tahun 2014 itu, ada sekitar 3400 orang sebagai penerima hibah bansos. “Sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 56 Tahun 2011, tentang Bantuan dari Keuangan Pemprov Banten, maksimal penerima hibah perorang Rp 15 juta,” tambahnya.

Untuk dana hibah tahun 2015 ini, sudah ada orang yang mengajukannnya melalui web Biro Kesra sebanyak 40 orang pemohon. Sedangkan, yang mengajukan melalui manual (surat) sebanyak 100 orang. Pemohon hibah bansos tersebut, akan diverifikasi lagi oleh Biro Kesra.

“Dananya juga bersifat on call, artinya ada warga yang sangat membutuhkan tetapi tidak mengajukan itu bisa direkomendasikan untuk mendapatkannya,” ujarnya lagi.

Soal adanya temuan BPK pada pos hibah bansos tahun 2014 lalu, Irvan mengaku, mayoritas lebih kepada pembuatan laporan pertanggungjawaban (Lpj) dari warga si penerima hibah. “Makanya, kita saat ini sedang membuat Lpj yang bisa langsung ditandatangani penerima dana bansos tahun 2014 lalu,” tukasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno, sebelumnya menyatakan, hibah bansos tetap dikeluarkan oleh Pemprov semata-mata untuk membantu warga yang kurang mampu (kesusahan). “Nggak mungkin dana hibah bansos kita tiadakan. Karena, dana ini untuk mensejahterakan warga Banten,” imbuh Rano.

Diketahui, dari 40 orang warga yang mengajukan dana hibah bantuan sosial (bansos) melalui jalur online ke akun ehibahbansos.bantenprov.go.id yang dikelola oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Banten. Sekitar 40 persennya, atau sebanyak 16 orang dicoret. Dicoretnya 16 orang pemohon dana hibah bansos tersebut, karena tidak sesuai dengan persyaratan yakni, bukan dari warga yang ekonominya sangat lemah.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah menyatakan, Pemprov Banten harus  mengawasi proses penggunaan dana bansos tersebut dan memastikan bahwa warga yang menggunakannya bisa mempertanggungjawabkan uang yang sudah digunakannya.

“Jangan sampai hibah bansos jadi temuan BPK terus,” ujar Asep. (ahmadi/mardiana/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.