Kejari Panggil Kepala Dindik Tangsel Pekan Depan

TIGARAKSA,SNOL—Kejaksaan Negeri Tigaraksa akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pekan depan. Pemanggilan tersebut guna mengumpulkan data terkait adanya dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan buku lingkungan hidup.

            “Minggu depan akan kami panggil Kepala Dinas Pendidikannya. Kemungkinan hari Rabu atau Kamis. Tapi kami lihat dulu jadwalnya seperti apa. Takutnya terbentur dengan jadwal lain, yang jelas pasti akan dilakukan pemanggilan,” ungkap Kasi Intelijen Kejari Tigaraksa Hadiyanto.

            Selain itu, kata Hadiyanto, pihaknya juga memanggil Sekretaris Dinas Pedidikan Kota Tangsel serta Kabid Pendidikan Dasar. Kemungkinan pihaknya juga akan memanggil 10 orang saksi lainnya.

            “Pasti kita panggil nanti Sekdis dan Kabid Dikdasnya. Karana pastinya mereka mengetahui sekolah-sekolah mana saja yang menerima buku-buku tersebut. Pokoknya semua yang terlibat dalam pengadaan buku tersebut akan dipanggil, termasuk kepala sekolahnya,” terangnya.

            Ia mengungkapkan, secara aturan yang ada dalam undang-undang plagiat atau mencetak ulang buku yang sudah pernah terbit sebelumnya memang tidak diperbolehkan. “Harusnya proyek tersebut dibatalkan. Karena itu sama saja artinya kita membeli buku bajakan. Distribusinya ke sekolah-sekolah pun ada keterlambatan. Itu menjadikan kami menimbulkan rasa kecurigaan ada indikasi kecurangan dalam pengadaan buku tersebut,” tandasnya.

            Jaksa Fungsional Intelijen Ade Sofiyan Syah menambahkan, sejauh ini pihaknya hanya baru menghadirkan saksi sebanyak tiga orang. Dirinya masih terus mengusahakan mencari pelaku utama dibalik proyek tersebut. Namun pihaknya terlebih dahulu mencari fakta di lapangan yang terjadi seperti apa.

            “Kami masih mencari kebenaran dibalik proyek tersebut. Dalang utamanya yang kami cari. Karena yang tanda tangan biasanya adalah orang yang mempunyai wewenang kuat. Nah itu dia yang harus dicari tahu. Walaupun sebenarnya yang memberi tanda tangan tersebut belum tentu bersalah,” imbuh pria berambut pendek tersebut.

            Menurutnya, jika sudah terbukti kebenarannya para tersangka akan dijerat dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa. Pasal 118 yang isinya apabila telah ditemukan pelanggaran maka akan dibatalkan pelelangan proyek.

            “Jadi semestinya memang harusnya dibatalkan proyek tersebut ketika sudah mulai terlihat kejanggalan. Namun kenyataannya proyek tersebut berjalan terus. Makanya harus dikembalikan uang tersebut kepada negara. Karena ada kelebihan angkanya tersebut maka kami menilainya sebagai tindak pidana korupsi,” pungkasnya. (mujeeb/aditya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.