Anggota Dewan Tantang Satpol PP

TIGARAKSA,SNOL—Anggota Satpol PP ditantang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang untuk menertibkan Ruko yang beralih fungsi menjadi rumah kosan di kawasan Gading Serpong Kecamatan Kelapa Dua dan Citra Raya Kecamatan Cikupa. Wakil rakyat ini kesal lantaran petugas penegak Perda hanya tegas saat menertibkan Bangunan Liar (Bangli).Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang Permas Karno mengatakan, Satpol PP tidak tegas dalam menindak Ruko-ruko yang melanggar aturan di kawasan Gading Serpong Kecamatan Kelapa Dua. Pasalnya, ruko yang semestinya dibangun untuk perkantoran tersebut kini berubah fungsi menjadi rumah kosan. Ironisnya, hal ini terkesan dibiarkan oleh petugas penegak Perda. Padahal kondisi itu sudah berlangsung sejak 2012 lalu.

            “Berani enggak Satpol PP tindak kos-kosan yang ada disana. Itu kan sudah sejak 2012 masih beralih fungsinya. Sebenarnya ini permasalahan klasik yang enggak pernah selesai sampai sekarang. Karena kurang tegasnya Satpol PP di tingkat kabupaten dan di kecamatan dalam melakukan tindakan,” tegasnya kepada Satelit News, Selasa (8/9).

            Senada, anggota DPRD lainnya Ahyani mengataka, harus ada tindakan nyata yang dilakukan Satpol PP. Terlebih, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menerbitkan perubahan Perda Nomor 6 tentang retribusi perizinan tertentu. Menurutnya. jika memang Ruko tersebut telah berubah menjadi rumah kosan tentu harus diimbangi dengan perizinannya, sehingga bisa memberikan pemasukan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

            “Kalau misalkan sudah berubah menjadi rumah kosan harus ada kejelasannya, dilaporkan kepada pemerintah. Jika tidak ada perubahan izinnya, bisa diberikan sanksi. Karena yang saya tahu bangunan di sana itu izinnya adalah Ruko. Kalau sudah ada izinnya paling tidak ada tambahan PAD-nya bagi Pemkab Tangerang,” jelasnya pria yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Tangerang ini.

            Bukan hanya di Gading Serpong, kata Ahyani, petugas penegak Perda juga harus memeriksa Ruko-ruko yang ada di kawasan Citra Raya. Karena Ruko-ruko tersebut juga beralih fungsi menjadi rumah kosan. Bahkan kosan di kawasan itu sewanya dihargai Rp12 juta per bulan. Menurutnya, hal ini yang merugikan Pemkab Tangerang lantaran perubahan tersebut tidak disertai perizinannya.

            “Jangan hanya kepada masyarakat kecil saja. Coba itu Ruko-ruko yang beralih fungsi ditindak juga. Seperti saya bilang tadi kalau ada izinnya tentu akan ada pemasukan juga bagi Pemkab Tangerang, tapi kalau menjadi praktik ilegal jelas menjadi kerugian bagi pemerintah. Sebenarnya hal ini sudah pernah dibahas oleh pemerintah. Hanya tindakannya aja yang belum terlihat,” tegas pengusaha ikan lele ini.

            Menanggapi kritikan ini, Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Tangerang, Syahdan Muctar mengatakan, penertiban bisa dilakukan jika memang sudah ada laporan dari dinas terkait. Karena tugas dan fungsi utama Satpol PP adalah sebagai eksekutor bukan sebagai pemberi tugas.

            “Kami tidak bisa main tindak begitu saja kalau tidak ada arahan dari BPMPTSP (Badan Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sebagai pemberi kebijakan. Harus ada laporan terlebih dahulu ke kami baru dilakukan tindakan. Semestinya jika memang ada tindakan harus dari tingkat bawah dulu yakni kecamatan. Kalau tidak bisa baru kami yang terjun ke lapangan,” tukasnya. (mujeeb/aditya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.