Dana Desa Rp 91 Miliar Juga Belum Terserap

PANDEGLANG,SNOL–Tak hanya Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten saja yang belum terserap, ternyata Dana Desa (DD) sekitar Rp 91 miliar dari Pemerintah Pusat (APBN) juga belum terserap oleh seluruh desa se Kabupaten Pandeglang. Itu terjadi disebabkan belum adanya pengajuan permohonan pencairan dari seluruh desa.Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang Aah Wahid Maulani mengatakan, semua anggaran untuk kepentingan desa sudah ada di kas daerah, mulai dari ADD dan DD. Sampai saat ini, pihaknya masih menunggu permohonan pencairan dari desa. Jika hal-hal yang dibutuhkan sudah terpenuhi, pihaknya akan langsung mencairakannya sesuai kebutuhan. “Dananya sudah ada di kas daerah. Kami juga menunggu pihak desa yang diharapkan segera menyelesaikan perencanaannya dan menyampaikan pengajuannya,” kata Aah, Selasa (7/9).

Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi mengatakan, belum terserapnya ADD dan DD, bukan kesalahan Pemkab, melainkan kesalahan para Kepala Desa (Kades) yang belum selesai membuat perencanaan. Pemerintahan Desa harus membuat perencanaan terlebih dahulu sebagai syarat pencairan dana tersebut. “Pihak desa yang salah. Mereka belum membuat perencanaan. Kami tidak mau memberikan uang begitu saja. Makanya, kami tekankan agar seluruh desa harus membuat perencanaan, jangan sembarangan karena mereka satuan kerja yang akan diperiksa oleh BPK RI,” kata Erwan, Selasa (8/9).

Sebetulnya bukan hanya anggaran dari APBD Pandeglang saja untuk desa, dari Provinsi dan Pemerintah pusat pun ada. Hanya saja, pihaknya belum bisa menyalurkannya keseluruh desa karena masih menunggu permohonan pencairan dari masing-masing desa.

“Anggaran dari Provinsi dan Pusat lumayan besar untuk desa. Permasalahannya, Pemda dan Pemerintah Pusat tidak mau ambil resiko. Karena itu, wajib bagi desa membuat perencanaan yang betul-betul baik, dan kalau merencanakan pembangunan lebih dari Rp. 200 juta, harus di lelangkan,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, sekitar 326 Desa se Kabupaten Pandeglang belum mengajukan permohonan pencairan ADD tahap kedua. Padahal dana itu sudah tersedia di kas daerah. Entah apa yang menjadi kendala para Kades belum mengajukan permohonan pencairan. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA), menangtang seluruh desa yang ada agar segera mengajukan permohonan pencairan ADD tersebut.  (mg29/mardiana/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.