Pemilik Kontrakan di Curug Was-was

CURUG,SNOL—Para pemilik rumah kontrakan di Kecamatan Curug cemas dengan adanya peraturan baru tentang penarikan retribusi, karena dianggap akan memberatkan masyarakat kecil. Setelah penetapan peraturan daerah tentang izin retribusi tertentu yang mengatur penarikan retribusi kepada rumah kos, kontrakan dan losmen. Salah satu pemilik kontrakan di Kelurahan Binong Kecamatan Curug, Uday mengatakan, dirinya sudah mendengar adanya penarikan retribusi kontrakan maupun kos-kosan dari pemerintah. Baginya, hal ini sangat tidak wajar apalagi saat ini kondisi ekonomi sedang lesu. Ia berharap pemerintah bisa melihat masyarakat kecil yang hanya mengandalkan penghasilan dari kontrakan.

            “Saya harap pemerintah meninjau kembali tentang peraturan penarikan retribusi kontrakan maupun kos-kosan,” katanya kepada Satelit News, saat ditemui di rumahnya, Selasa (8/9).

            Uday menambahkan, saat ini harga kebutuhan pokok serba susah dan mahal. Menurutnya, jika pemerintah akan menarik retribusi dari rumah kontrakan dan kos-kosan jelas makin membebani masyarakat.

            “Saya kaget saat mendengar adanya kabar tersebut. Menurut saya waktunya kurang pas pemerintah menetapkan aturan ini. Saya menolak dengan adanya peraturan penarikan retribusi kepada para pemilik kontrakan,” tegas pria yang saat ini memiliki 10 pintu kontrakan di wilayah Binong.

            Senada, Tokoh Pemuda Peduli Masyarakat Kabupaten Tangerang, Anhar Patikawa minta bupati membatalkan Perda tentang izin penarikan retribusi rumah kontrakan maupun kos-kosan. Menurutnya, kebijakan tersebut aneh karena akan membebani masyarakat yang saat ini sedang dilanda krisis keuangan dan semuanya serba mahal. Ia juga sangat menolak jika Perda ini akan dijalankan di Kabupaten Tangerang.

            “Masyarakat kan sudah membayar pajak, jadi tolong jangan sampai dibebani lagi dengan penarikan retribusi kontrakan maupun kos-kosan,” katanya.

            Penggesahan peraturan daerah tentang izin retribusi tertentu yang mengatur tentang penarikan retribusi kepada rumah kos, kontrakan dan losmen di Kabupaten Tangerang juga mendapat tanggapan dari pengamat kebijakan publik, Zaki Mubarok.

            Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syrarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan, untuk menetapkannya sangat diperlukan studi akademik, sehingga tidak asal menarik retribusi. Menurutnya, ada spesifikasi-spesifikasi kontrakan dari skala kecil dan bisnis raksasa sampai puluhan kamar yang perlu diatur lebih lanjut dalam Perda tersebut. “Yang besar perlu ditarik retribusi, tapi bila yang kecil ditarik, pasti masyarakat kecil marah,” kata Zaki saat hubungi, Selasa (8/9).

            Selain itu, untuk menetapkannya juga harus meminta masukkan publik, sehingga kebijakannya datang dari bawah ke atas (bottom up) tidak dari atas ke bawah (top down). Ketika ditanya apakah sudah tepat menentukan retribusi di tengah ekonomi masyarakat yang melemah, Zaki menegaskan kebijakan itu tidak salah.

            “Tapi jangan terburu-buru, terutama untuk kontrakan skala besar. Harus minta masukan publik. Studi akademik juga harus terlebih dahulu dikerjakan, jadi ada dasarnya,” ujarnya. Menurutnya, penggesahan ini juga dapat disetujui oleh pusat tetapi menunggu ekonomi nasional membaik. “Yang penting rasionalitas dibalik retribusi itu harus kuat yakni memberi manfaat bagi masyarakat, daerah dan tidak mengganggu iklim investasi. Jadi butuh waktu dan kesabaran,” jelasnya.

            Terpisah, Kasubid Non Perizinan 2 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Tangerang Sapta Laila mengatakan, Perda tentang izin penarikan retribusi tertentu ini masih membutuhkan klarifikasi dan evaluasi dari Pemerintah Provinsi Banten serta Kementerian Keuangan. “Kemungkinan masih ada perubahan setelah evaluasi. Kemudian untuk ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi yang belum diatur akan diatur dengan peraturan bupati sesuai bunyi Perda tersebut,” pungkasnya.

            Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang membidik bisnis rumah kos dan kontrakan sebagai sumber pendapatan asli daerah yang baru. Kemarin (7/9), DPRD Kabupaten Tangerang mengesahkan peraturan daerah tentang izin retribusi tertentu yang mengatur tentang penarikan retribusi kepada rumah kos, kontrakan dan losmen.

            Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar seusai menghadiri pengesahan Perda mengungkapkan Perda tentang penarikan izin tertentu disahkan masih mengatur hal-hal yang bersifat umum. Selanjutnya, Pemkab Tangerang akan membuat peraturan yang lebih teknis untuk memuat klasifikasi atau kriteria rumah kos, kontrakan dan losmen yang akan ditarik retribusi. Menurut Zaki, penarikan retribusi terhadap rumah kos, kontrakan dan losmen akan dilakukan secara bertahap.

            “Ada tahapan-tahapan teknis yang harus dilewati Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait penarikan retribusi. Kami harus melihat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya seperti apa. Karena di kami sendiri belum ada petunjuknya pelaksanaannya. Jadi tidak bisa main terapkan begitu saja meskipun sudah disahkan,” imbuh Zaki usai menghadiri rapat paripurna.

            Kriteria rumah kosan dan kontrakan dalam Perda tentang Izin Retribusi Tertentu memang menjadi pertanyaan dari fraksi PPP dan PDIP. Ketua Fraksi PPP Kabupaten Tangerang Ahyani mengatakan pemerintah harus bersikap adil dan berhati-hati dalam melakukan pemungutan retribusi rumah kosan dan kontrakan. Sebab, dengan adanya perubahan perda ini pemungutan retribusi akan dilakukan mulai dari tingkat desa hingga kecamatan. (harso/uis/aditya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.