Pemkot Tangsel Pesimis Gedung DPRD Rampung Tahun Ini

PONDOK AREN,SNOL Proyek pembangunan gedung DPRD Tangsel tahap dua dengan nilai Pagu Rp 63 miliar dan nilai HPS Rp 54 miliar, sedang dalam proses lelang. Asda II Pemkot Tangsel pesimis pengerjaan kegiatan yang didanai APBD Tangsel TA 2016 ini akan rampung di tahun ini.

Asisten Daerah (Asda) II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Tangsel Dedi Budiawan mengatakan, meski nilainya cukup besar namun proyek tersebut tidak masuk dalam multiyears, sehingga pembangunannya harus rampung di tahun ini juga. Saat ini proyeknya masih dalam proses lelang.

Saat ditanya apakah yakin proyeknya bisa rampung dibangun tahun ini? Dedi mengaku pesimis. “Justru saya pesimis kalau pembangunan gedung dewan itu bisa dirampungkan tahun 2016 ini. Saya pesimis karena beberapa hal,” ujarnya kepada Satelit News saat ditemui di lokasi acara Lebaran Betawi, di kawasan Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren, jelang akhir pakan lalu.

Alasan pertama, lanjut Dedi, kontraktor yang mendapatkan lelang kegiatan tersebut adalah perusahaan yang bukan sebelumnya menjadi pelaksana pembangunan gedung DPRD pada tahap pertama.

Artinya, perusahaan yang baru ini sifatnya melanjutkan pekerjaan bangunan yang sudah berdiri dan bukan membangun gedung dari nol. “Melanjutkan pembangunan ini bukanlah perkara mudah bagi perusahaan yang baru,” tuturnya.

Alasan lainnya, pihak pengusaha dirasa akan kesulitan merampungkan proyek bernilai puluhan miliar itu dengan tempo yang singkat. Mengingat pembangunan gedung tersebut tidak boleh asal bangun. “Makanya saya pesimis,” ucapnya.

Sekedar diketahui, Unit Layanan Pengadan (ULP) Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Tangsel diduga kecolongan lantaran telah meloloskan perusahaan yang masuk daftar hitam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Perusahaan tersebut menjadi pemenang lelang proyek pembangunan gedung DPRD Tangsel tahap pertama senilai Rp77,171 miliar.

Dalam situs resmi LKPP di katalogbuku.lkpp.go.id, PT Mitra Gusnita Nanda termasuk dalam daftar hitam perusahaan sejak 19 Agustus 2014 hingga 18 Agustus 2018. LKPP menjatuhkan sanksi blacklist terhadap perusahaan itu lantaran melanggar Pasal 3 Ayat 2: dengan alasan Lalai atau Cidera Janji.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 54 tahun 2010, dimana perusahaan yang dimasukkan dalam daftar hitam tidak dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah selama 2 tahun.

PT Mitra Gusnita Nanda merupakan salah satu dari 10 perusahaan yang turut serta dalam lelang proyek pembangunan gedung DPRD Kota Tangsel di Kecamatan Setu. Proyek senilai Rp77,171 miliar milik Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman (DTKBP) itu dianggarkan dari APBD 2015. (jarkasih/satelitnews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.