Menyoal Ganti Rugi, Warga Tolak Pembangunan Jalan Cimampang – Cigudeg

LEBAK,SNOL Warga Desa Mekarjaya Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak, menolak pembangunan jalan Cimampang – Cigudeng sebelum ada kejelasan ganti rugi yang akan diterima warga sekitar.

Belasan warga tersebut mendatangi gedung DPRD Lebak sekitar pukul 10.00 Wib, Kamis (8/9). Mereka meminta, para wakil rakyat turun tangan membantu warga terkait rencana pembangunan jalan tersebut.

Sebelum masuk ke ruang rapat DPRD Kabupaten Lebak untuk beraudiensi, belasan warga itu sempat berunjukrasa di halaman gedung DPRD, dengan penjagaan ketat aparat kepolisian dari Polres Lebak.

Pembangunan ruas jalan Cimampang – Cigudeg sepanjang 72,4 Kilometer dikerjakan oleh PT. Cemindo Gemilang yang merupakan produsen Semen Merah Putih di Lebak Selatan.

Pelaksanaan pembangunan ruas jalan tersebut dinilai merugikan warga setempat. Karena selama ini, proyek pembangunan baik pelebaran atau pembangunan jalan belum pernah ada ganti rugi dari pemerintah.

Selain itu, pendemo juga menilai pembangunan ruas jalan yang dilakukan PT. Cemindo Gemilang serta adanya surat edaran Bupati Lebak Iti Octavia, adalah kebijakan yang cacat hukum serta tidak pro rakyat.

“Bukannya kami menolak investasi dan pembangunan. Tetapi, kami menuntut keadilan dan hak yang harus didapatkan oleh masyarakat Desa Mekarjaya,” kata Rohman alias Erot, saat audiensi dengan anggota dewan, Kamis (8/9).

Selain, warga juga menuding bahwa pembangunan ruas jalan Cimampang – Cigudeg itu sarat dengan kepentingan pabrik Semen Merah Putih. Mereka meminta DPRD Kabupaten Lebak untuk mengeluarkan surat edaran agar aktivitas alat berat di Desa Mekarjaya dihentikan.

“Anggota DPRD Lebak harus mengkaji surat edaran Bupati Lebak Nomor 921/472 – Adpem/2016 tertanggal 29 Agustus 2016, karena tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan Perpres Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,” pinta Erot.

Selama tuntutan atas hak milik warga Desa Mekarjaya belum terpenuhi, warga akan terus menempuh berbagai upaya termasuk upaya hukum sebagai upaya mencari keadilan.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Lebak Encup Supriyadi mengatakan, aspirasi masyarakat Lebak Selatan tersebut akan dibahas di internal komisinya.

Dalam waktu dekat pihaknya akan terjun langsung ke lokasi. “Kami akan lihat langsung ke lokasi pembangunan Jalan Cimampang – Cigudeg tersebut,” ungkap Encup.(mulyana/mardiana/satelitnews)

Satu tanggapan untuk “Menyoal Ganti Rugi, Warga Tolak Pembangunan Jalan Cimampang – Cigudeg

  • Kamis 27 Oktober 2016 pada 11:05 am
    Permalink

    Pemerintah Kabupaten Lebak harusnya faham terhadap Regulasi yang dikeluarkan Pemerintah dalam hal ini UU No. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Jo. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM”
    Pasal I point :
    2. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti
    Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.
    3. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki Objek Pengadaan Tanah.
    4. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, alau lainnya yang dapat dinilai.

    Pemkab Lebak jangan semena-mena mengeluarkan kebijakannya, apalagi sampai merugikan masyarakat. Harus ada solusi yakni win win solution, yakni tidak ada satu pihakpun yang dirugikan.
    Saya yakin masyarakat akan mendukung pembangunan Jalan Cimpampang – Cigudeg, jika saja kebijakan Pemkab Lebak itu dapat mengakomodir aspirasi masyarakat.
    Pengaduan masyarakat jelas sudah benar, karena punya payung hukumnya yakni UU No. 2/2012 dan Kepres No. 71/2012.

    Pengaduan masyarakat melalui DPRD Lebak ini harus direspon dengan baik oleh DPRD Lebak. Dalam hal ini DPRD Lebak harus memposisikan dirinya sebagai representasi rakyat, bukan sebaliknya representasi partai-partai politik. Sebab keterpilihan Ketua maupun anggota DPRD merupakan legitimasi representasi rakyat. Bukan sebagai justifikasi untuk karir atau profesi mereka di Kantro Dewan., itu harus difahami.

    Salam,
    Urang Bayah

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan.