Pandeglang Tangguhkan Rp 6 Miliar Anggaran Dana Desa

PANDEGLANG, SNOL Pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat bukan saja berimbas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetapi juga pada Anggaran Dana Desa (ADD). Pemkab Pandeglang berencana melakukan penangguhan pengucuran ADD sebesar Rp 6 miliar untuk 326 desa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Aah Wahid Maulany mengatakan, kurang lebih jumlah ADD di tiap-tiap desa yang ditangguhkan pihaknya mencapai Rp 13 juta/desa. Anggaran yang ditunda itu diambil dari operasional desa, bukan dari penghasilan tetap (Siltap).

“ADD itu bukan dipangkas tapi hanya penundaan saja, Insya Allah Januari 2017 juga bisa dibayarkan kembali. Untuk penundaan di setiap SKPD itu dari kegiatan-kegiatan yang tidak produktif atau bukan yang menjadi prioritas. Ya, pengurangan itu kami lakukan profesional ada yang 18 persen dan ada juga 20 persen,” ungkapnya.

Untuk pelayanan publik, tidak ada pengurangan. ”Paling juga honor-honor yang tidak perlu seperti perjalanan dinas, itu yang kami potong di pelayanan publik. Jadi jangan berpikiran, kami memotong rata karena kami melakukan pemilahan dan perlakukan tertentu ke SKPD pelayanan,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Pemkab Pandeglang, Kurnia Sartriawan memastikan, pendapatan Pemkab Pandeglang mengalami penurunan. Selain disebabkan oleh pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DAU, ada penurunan juga dari bagi hasil pajak dan non pajak.

“Walaupun ada penurunan, anggaran dari pusat, namun dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya mengalami kenaikan dari 160 miliar menjadi 208 miliar. Selain rasionalisasi dilakukan di setiap SKPD, kami juga menyesuaikan dari ADD,” kata Kurnia, Kamis (8/9).

Kurnia menjelaskan, penghitungan ADD-nya itu dana perimbangan dikurangi belanja wajib, dikalikan 10 persen. Karena dana transfernya berkurang, tentu saja presentasinya menjadi berkurang.

“Seharusnya ADD itu yang ditunda sebesar 13 miliar, tapi yang kami tunda hanya Rp 6 miliar saja. Jika penundaan DAU dari pusat dikucurkan kembali, tentu kami juga akan mengucurkan kembali hak desa. (nipal/mardian/made/satelitnews)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan.